Beranda blog Halaman 1483

Kapolresta Banda Aceh Cek Kelengkapan Kendaraan Dinas Polri

0
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto SIK saat melakukan pengecekan kendaraan dinas polri di Polresta Banda Aceh. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Kendaraan Dinas merupakan Sarana Prasarana Inventaris yang di gunakan untuk mendukung kegiatan Operasional. Untuk itu, perlu dirawat dan dijaga dengan baik agar tetap awet.

Jadi apabila sewaktu-waktu diperlukan maka sarana prasarana tersebut siap dipergunakan atau dioprasionalkan dengan kondisi yang baik pula.

Terkait dengan hal tersebut, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto SIK, didampingi Kabag Logistik AKP Mawardi, SE, MM dan Kasie Propam menggelar pemeriksaan dan pengecekan terhadap kendaraan operasional baik itu kendaraan Roda 2 yang dimiliki Polresta, Rabu (23/11/2022) dihalaman Apel Mapolresta Banda Aceh.

Kapolresta mengatakan, Pemeriksaan kendaraan operasional ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan ranmor dinas yang nantinya dipergunakan dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat.

Selain dilakukan pemeriksaan kepada para personil yang mengawaki kendaraan dinas, Kapolresta Banda Aceh juga meminta anggota yang memegang kendaraan operasional ini, untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap barang-barang Dinas yang dipercayakan.

“Sarana yang diberikan harus bisa menjaga dan merawat agar kendaraan siap dipakai untuk patroli dan kegiatan polisi lainnya dalam kondisi yang baik”, tutur Kapolresta.

Pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan mesin, body dan kelengkapan lainnya seperti rotator, sirine, cutting sticker serta pengecekan kebersihan kendaraan.

Kabag Logistik mengatakan hasil pemeriksaan, Kondisi fisik ranmor dinas pada umumnya dalam keadaan masih bagus dan semuanya layak untuk dioperasionalkan untuk kepentingan dinas, terangnya.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan menghadirkan seluruh kenderaan dinas Polsek jajaran ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan serupa,” pungkasnya. []

Harapan Ketua DPRK Banda Aceh Terhadap Program Gampong Bersinar

0
Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq (kiri) dan Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar (tengah) saat disela lauching program Gampong Bersinar di Penyerat, Banda Aceh. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, mengatakan kehadiran Gampong Bersih Narkoba (Bersinar) tak berhenti hanya sebatas pada kegiatan seremoni belaka, tetapi kehadirannya harus benar-benar berdampak pada pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh, khususnya di gampong tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar di sela-sela menghadiri peluncuran Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, sebagai Gampong Bersinar ke-13 di Kota Banda Aceh, Rabu (23/11/2022).

Farid menjelaskan, selaku Pimpinan DPRK, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh yang telah melahirkan inovasi berupa Gampong Bersih Narkoba (Bersinar). Namun, ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap kegiatan seremoni belaka.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di tahap kegiatan seremonial belaka, karena yang paling penting bagaimana implementasi dari program pencegahan terhadap narkotika itu sendiri,” kata Farid.

Farid menjelaskan, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan saat ini, mengingat Aceh menjadi salah satu tujuan peredaran narkoba yang mengancam generasi muda.

“Maka salah satu cara yang paling efektif ini yaitu dengan memberikan pencegahan peredaran narkoba di gampong yaitu dengan adanya pagar gampong,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Inisiatif melahirkan Gampong Bersinar ini tambah Farid, merupakan usaha bersama untuk lembaga gampong, yang penting adalah intervensi berbasis masyarakat (IBM) sehingga masyarakat di bawah koordinasi keuchik bisa melakukan langkah-langkah preventif.

Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengatakan program ini sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peredaran narkoba di Banda Aceh dengan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di gampong.

“Kami mengharapkan melalui program ini setelah dicanangkan ada suatu himbauan kepada masyarakat untuk segera menjauhi narkotika. Apalagi pemerintah Kota Banda Aceh telah menyatakan perang terhadap narkoba,” ujarnya.

Sementara Kepala BNNK Banda Aceh Masduki berharap dengan program ini nantinya dapat menjadikan Banda Aceh kota yang bersih dari narkotika. Dimana program ini untuk membatasi ruang gerak peredaran narkotika.

“Sehingga dengan mengatasi bersama sama maka akan mengurangi permintaan, sehingga kami mengharapkan semua desa di Banda Aceh bersih narkoba sehingga menuju Banda Aceh bersinar,” kata Masduki.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, T. Ismed Fadillah beserta jajaran serta sejumlah nggota DPRK Banda Aceh, yakni Aulia Afrizal, Ramza Harli, M Arifin, dan Tati Meutia Asmara. [Reji]

Seluruh Fraksi DPRA Setuju Raqan APBA 2023 Disahkan Jadi Qanun

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Tentang APBA 2023. Persetujuan itu disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam Sidang Paripurna DPRA, yang dihadiri Sekda Aceh Bustami Hamzah, Rabu (23/11/2022).

“Fraksi Partai Aceh dapat menerima Rancangan Qanun Aceh Tentang Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2023, untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh Tentang Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2023,” kata Juru Bicara Partai Aceh, Irfansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Nurlelawati. Selain menerima Raqan APBA 2023, Ia juga mengapresiasi sejumlah penghargaan yang dicapai Pemerintah Aceh, di antaranya yaitu, program kampung iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Anugerah Humas Indonesia tahun 2022.

“Semoga capaian ini tidak hanya mendapat apresiasi dari kita semua, melainkan instansi terkait yang membidangi kedua hal tersebut mendapat perhatian dalam bentuk program-program yang diusulkan dalam APBA 2023,” kata Nurlelawati.

Lebih lanjut, Nurlelawati juga meminta agar pemerintah Aceh dapat terus memperkuat program pembangunan ekonomi dalam APBA 2023. Ia juga meminta agar adanya keberpihakan anggaran bagi instansi yang membidangi penegakan syariat Islam, sebagi bentuk penguatan Qanun syariat di Bumi Serambi Mekkah.

Komposisi APBA 2023 adalah sebagai berikut. Pendapatan adalah Rp. 10.186.819.912.074 dan belanja Rp.11.009.926.195.337. Sementara surplus/defisit berjumlah Rp 823.106.283.263.

Selanjutnya adalah Pembiayaan. Untuk Penerimaan Pembiayaan Rp.923.106.283.263. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Rp.100.000.000.000. Untuk Pembiayaan Netto (PN) adalah Rp.823.106.283.263. [Hadiansyah]

PISPI dan IKAL Aceh Tandatangani MoU Ketahanan Pangan

0

Nukilan.id  – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indenesia (PISPI) Aceh melakukan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) dengan Ikakan Alumni Lemhanas (IKAL) Aceh terkait ketahanan pangan di Anjong Mon Mata, Selasa (22/11/2022) malam.

Ketua BPW Perhimpunan Sarjana Pertanian Indenesia (PISPI), Azanuddin Kurnia mengucapkan Alhamdulillah atas penandatanganan MoU antara Ikal Lemhamnas Aceh dengan PISPI Aceh.

“Maksud kerja sama ini, bagaimana ikatan alumni lemhamnas bekerja sama dengan Pispi Aceh untuk membicarakan tentang sektor yang terkait, ditambah lagi dengan kenaikan pangan sebelumnya dan pada saat ini baik di indonesia dan juga dunia karena pangan merupakan sektor yang paling utama,” kata Azanuddin

Azannuddin Kurnia mengatakan, awalnya di ajak oleh IKAL Lemhamnas untuk saling bekerja sama, setelah satu bulan kita berkomunikasi insten dan kita sepakati kita akan melakukan penandatanganan pada acara ini.

“Sekarang beberapa item yang nanti akan kita tidak lanjuti, dan terkait dengan pembahasan srategis, lalu bagaimana konsep konsep yang akan dikeluarkan Ika Lemhamnas dan Pispi Aceh untuk memberikan masukan kepeda pemerintah terkait dengan ketahanan pangan untuk  produksi produktivitas  maupun dalam pengendalian harga,” sambung Azanuddin Kurnia yang juga Sekretaris Distanbun Aceh.

Selain itu, menurut Azanuddin Kurnia bagaimana mamacu sumber daya manusia misalnya teknologi sekarang sudah tinggi, dan kita juga mendorong pemerintah untuk bisa memberikan kontribusi terkait dengan proses proses peningkatan sumber daya manusia baik itu di tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Kemudian terkait juga dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatakan sumber daya tidak hanya dengan teknis tapi juga terkait dengan pasar karena selama ini,kondisinya ketika panen raya harga turun maupun sebaliknya.

“Dan kita juga memberikan beberapa masukan dari kerja-kerja nyata Pispi dan juga konsep strategis dari Ikal. Selanjutnya kita juga ada beberapa pilot  projet yang kita bawa nanti dan akan kita dibicarakan lebih lanjut, terkait mekanismenya,” ulasnya.

Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan kerja sama apabila nanti satu atau dua lokasi sesuai dengan kesepakatan, “itu gambaran besar konsep kerjasama ikal aceh dengan pispi aceh,” ucapnya.

Hingga sekarang lanjut Azannudin, ini masih bersifat umum tapi paling tidak konsep dasar selama satu bulan ini sudah bisa menjadi bahan untuk proses kedepannya karna kita memiliki konsep yang sama.

”Intinya progam besar dari ini adalah bagaimana konsep strategis dalam ketahanan pangan,” ucap Azanuddin

“Jadi dalam satu bulan kedepan, paling cepat kita akan duduk bersama, jadi kita akan memeparkan konsep ketahanan pangan persi pispi dan konsep dari ketahanan Negara melalui ikal. Kemudian kalau menurut meraka bahwa ketahanan negara ini tidak hanya dengan ketahanan saja, tapi juga pangan merupakan salah satu sektor pertahanan karna jika kali perut rakyat lapar ketahanan negara bisa goyang maknanya konsep itu nyambung antara IKA sama Pispi,” pungkasnya. [Hadiansyah]

Pendapat Banggar DPR Aceh Terkait Nota Keuangan dan Raqan APBA T.A 2023

0

Nukilan.id – Kepastian tentang Pendapatan di tahun 2023 sangat penting sebagai dasar pengalokasian Anggaran Belanja Aceh. Selain itu, perlu ditegaskan perbandingan antara target dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan alokasi dalam APBA TA 2023.

“Artinya, APBA TA 2023 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya untuk pencapaian target dalam RKPA di tahun 2023,” ujar Juru Bicara Banggar DPR Aceh, H. Ihsanuddin MZ, SE., MM saat membacakan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA TA 2023, Selasa 22 November 2022.

Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh, struktur APBA TA 2023 dapat dirincikan Pendapatan sebesar Rp 9.800.836.759.336 atau menurun 26,60%. Selanjutnya Belanja Aceh TA 2023 direncanakan sebesar Rp 10.598.943.042.599 atau menurun sebesar 34,46%.

“Surplus atau Defisit (SD) sebesar Rp 798.106.283.263,” lanjut Ihsanuddin.

Selanjutnya Pembiayaan dalam struktur APBA TA 2023 direncanakan untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 923.106.283.263, Pengeluaraan Pembiayaan sebesar Rp125 miliar, Pembiayaan Netto senilai Rp 798.106.283.263, dan SILPA Rp0.

Lebih lanjut, Ihsanuddin mengatakan realisasi pendapatan Aceh di tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp 8.359.530.336.260,66 setara dengan 62,60% masih di bawah realisasi Pendapatan tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan Aceh Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp9.800.836.759.336 atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.552.146.628.253 atau 26,60% jika dibandingkan dengan APBA TA 2022 sebesar Rp13.352.983.387.589.

Sebaliknya, besaran Target Belanja di tahun 2022 sebesar Rp16.170.650.661.277,- sampai dengan 31 Agustus 2022 realisasinya sebesar Rp 7.665.136.153.153,53 atau setara 47,40%.

“Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan dari Pemerintah Aceh terhadap hal ini,” kata Ihsanuddin.

Berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2023, diketahui target penerimaan pembiayaan mencapai Rp 923.106.283.263. Sementara besaran rencana pendapatan dari sumber pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya dalam RAPBA tahun anggaran 2023, direncanakan hanya sekitar 5,50% dari total belanja daerah dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.766.150.661.277.

Hal ini, menurut Banggar, menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh bertekad untuk menurunkan angka SiLPA yang cenderung naik setiap tahun. Menurut H. Ihsanuddin MZ, SE., MM hal ini mengandung makna bahwa daya serap anggaran belanja tahun anggaran 2022 mencapai 94,50%.

“Ini adalah tantangan untuk kita bersama, yang tentunya membutuhkan strategi pencapaiannya, diantaranya sebagaimana yang telah direncanakan pada Perubahan APBA TA 2022. Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan dari Pemerintah Aceh terkait solusi untuk pengurangan potensi SiLPA tahun 2023,” lanjut Ihsanuddin.

Menurutnya jika dihitung berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2023 capaian realisasi untuk Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2022 hingga 31 Agustus 2022, maka realisasi Pendapatan Aceh sebesar 62,60% atau setara Rp 8.359.530.336.260,66. Selanjutnya realisasi Belanja sebesar 47,40% atau setara Rp 7.665.136.153.153,53 dan Surplus Rp 798.106.283.263,00.

Dari hasil perhitungan tersebut, Banggar perlu memastikan apakah sisa target Pendapatan yang belum terealisasi sebesar 37,40% atau sebesar Rp 4.993.453.051.328,34 akan dapat terealisasi hingga 31 Desember 2022.

“Bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh agar dapat merealisasikan sisa target pendapatan ini? Mohon penjelasannya,” ujar Ihsanuddin.

Banggar juga mempertanyakan apakah sisa target Belanja sebesar Rp 8.505.514.508.123,47 atau 52,60% akan dapat terealisasi sampai 31 Desember 2022.

“Mohon Pemerintah Aceh menjelaskan bagaimana gambaran dari strategi yang akan dilakukan untuk dapat merealisasikan sisa target Belanja ini,” lanjut Ihsanuddin.

“Mohon penjelasan dari Pemerintah Aceh mengapa SiLPA di akhir tahun 2022 diestimasi sebesar Rp923.106.283.263,- sementara Realisasi Anggaran terhitung sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.665.136.153.153.53?”

Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPR Aceh juga meminta Pemerintah Aceh untuk dapat menjelaskan terkait menurutnya transfer dari Pemerintah Pusat. Banggar juga meminta penjelasan Pemerintah Aceh terkait upaya-upaya apa saya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan nilai transfer Pemerintah Pusat ke Aceh.

“Dan meminta saudara Pj Gubernur Aceh untuk menarik program kegiatan APBN dalam skema Program Strategis Nasional untuk Aceh yang diharapkan menjadi stimulant pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Ihsanuddin.

Selain itu, Banggar DPR Aceh juga meminta Pj Gubernur Aceh agar meningkatkan belanja modal khusus dana yang bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus), seperti UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Dimana empat prioritas penggunaan dana tersebut adalah salah satunya untuk pembangunan di bidang infrastruktur,” katanya.

Selanjutnya Badan Anggaran meminta Pj. Gubernur juga benar-benar mengimplementasikan antara rencana kerja Pemerintah Aceh yang tertuang di dalam Pergub Nomor 06 Tahun 2022 tentang RKPA dengan Rancangan KUA-PPAS serta Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2023. Banggar DPR Aceh juga meminta Pj. Gubernur untuk dapat memperhatikan program-program lainnya di seluruh SKPA terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.

“Khusus untuk program pada sektor pendidikan, Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Pj. Gubernur Aceh agar memprioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan potensi guru, sarana dan prasarana di sekolah, termasuk memberdayakan anggaran untuk kegiatan pengawasan sekolah,” katanya.

Banggar juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk serius mencari sumber tambahan dalam bentuk bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah Pusat. Menurut Banggar, ini sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden RI kepada Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh di Istana Negara pada 26 Agustus 2022 lalu.

“Badan Anggaran DPR Aceh juga meminta Pj. Gubernur Aceh, secara khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh, agar tidak terjadi defisit APBA TA 2023 dengan proyeksi yang sudah ditetapkan,” kata Ihsanuddin.

Sebagai catatan, sidang paripurna penyampaian Pendapat Banggar DPR Aceh ini dipimpin oleh Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya. Ikut hadir mewakili Pemerintah Aceh, Sekda Aceh Bustami dan jajaran SKPA serta anggota DPR Aceh dari seluruh fraksi dan komisi. [Hadiansyah]

Ronaldo Resmi Tinggalkan Manchester United

0
Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo © AP Photo

Nukilan.id – Pemain megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo resmi meninggalkan klub Manchester United.

Pengumuman itu disampaikan manajemen Manchester United melalui situs resminya yang dikutip Nukilan, Rabu (23/11/2022).

“Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United berbekal kesepakatan bersama,” tulis manajemen.

Klub berterima kasih atas konstribusi Ronaldo selama dua periode membela United. Ronaldo mencetak 145 gol dalam 346 penampilan.

“Klub mendoakan yang terbaik untuknya dan keluarganya di masa depan,” tulis manajemen.

Lebih lanjut, manajemen memastikan seluruh elemen klub fokus melanjutkan kemajuan tim di bawah asuhan manajer Erik ten Hag.

Melalui akun media sosialnya, Ronaldo mengonfirmasi ‘perceraian’ dengan MU.

“Menyusul pembicaraan dengan MU, kami telah sepakat untuk mengakhiri kontrak kita,” katanya.

CR7 mengaku mencintai MU maupun para fans. Hal itu tidak akan pernah berubah.

“Saya merasa ini waktu yang tepat untuk mencari tantangan baru. Saya berharap yang terbaik untuk Manchester United,” ujar CR7.

Kendati tidak dijelaskan kedua pihak, banyak pihak menduga kalau perpisahan MU dan CR7 dipicu oleh wawancara Ronaldo dengan Piers Morgan beberapa waktu lalu. Dalam wawancara tersebut, CR7 mengkritik tajam Erik ten Hag hingga pemilik MU, yaitu keluarga Glazer. [Reji]

Tanggapan Pj Gubernur soal Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA 2023

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Sekretaris Daerah Aceh Bustami menyampaikan jawaban atau tanggapan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki atas pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR Aceh di Gedung DPRA, Selasa 22 November 2022 malam.

Dalam membacakan tanggapan Gubernur, Bustami menjelaskan sejumlah hal terkait pendapat Banggar yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa siang.

Pertama, berkenaan dengan perbandingan antara target dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dengan alokasi dalam RAPBA TA 2023.

Bustami menjelaskan bahwa dalam RKPA Tahun 2023 target pendapatan sebesar Rp9.616.151.064.969,00 dan menjadi Rp10.186.819.912.074,00 atau meningkat sebesar Rp570.668.847.105,00 yang terdiri dari penambahan Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sebesar Rp385.983.152.738,00 dan peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp184.685.694.367,00.

Kemudian, Bustami juga menjelaskan terkait permintaan penjelasan tentang realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022, Bjdyami menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini tanggal 22 November 2022 telah dapat direalisasikan sebesar Rp12.782.893.805.683,00 setara 95,46 persen dari rencana sebesar Rp13.391.065.941.477,00, sementara rata-rata nasional baru mencapai 77,29 persen.

“Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 22 November 2022 telah mencapai sebesar Rp11.702.722.726.946,00,” kata Bustami.

Angka itu, lanjut Bustami setara 69,91% dari rencana sebesar Rp16.740.243.054.180,00.

Bustami menambahkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang giat dan terus berupaya agar Belanja Aceh pada akhir tahun 2022 ini bisa mencapai 95% dan realisasi rata-rata belanja nasional sampai dengan hari ini adalah 65,32%.

Bustami pada kesempatan itu juga menjelaskan sejumlah hal lainnya sebagai tanggapan Gubernur atas pendapat Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRA Saiful Bahri serta diikuti para wakil ketua dan anggota DPRA lainnya. Sementara dari Pemerintah Aceh juga hadir para asisten sekda dan kepala SKPA. []

Timnas Iran Dikecam Politisi pada Piala Dunia, Ada Apa?

0
Timnas Iran di Piala Dunia 2022 Qatar. (Getty Images/Laurence Griffiths)

Nukilan.id – Para pemain tim nasional (timnas) sepak bola Iran terancam mendapatkan hukuman dari rezim yang berkuasa di negara mereka bila tetap bersikukuh tidak menyanyikan lagu kebangsaan dalam sisa pertandingan grup FIFA World Cup 2022 (Piala Dunia 2022).

Diketahui, timnas Iran terdiam dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan melawan Inggris pada Senin (21/11/2022) lalu. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan simbolis untuk gerakan protes massal atas isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran, yaitu kasus kematian salah seorang perempuan, Mahsa Amini pada dua bulan lalu setelah penangkapannya karena melanggar aturan berpakaian di negara tersebut.

Dikutip dari The Guardian, salah seorang politisi mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina lagu kebangsaan negaranya. Demikian pula dengan Ketua Dewan Kota Teheran, Mehdi Chamran yang mendukung pernyataan tersebut.

“Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina lagu kebangsaan dan bendera kami. Peradaban Iran memiliki sejarah beberapa ribu tahun, peradaban ini setua total peradaban Eropa dan Amerika,” tegas Mehdi Chamran, Selasa (22/11/2022).

Sementara itu, salah satu anggota parlemen konservatif di Kurdistan menyerukan agar timnas digantikan oleh pemuda setia dan revolusioner yang bersedia menyanyikan lagu kebangsaan mereka.

David E. Guinn, seorang profesor penelitian hukum internasional dan hak asasi manusia Universitas Albany, mengatakan konsekuensi tidak hanya bisa diberikan kepada para pemain Iran, tetapi juga keluarga mereka

“(Mereka) dapat menghadapi konsekuensi serius, termasuk penahanan dan/atau penangkapan karena protes yang sedang berlangsung ditambah dengan kondisi ekonomi yang tegang di negara tersebut,” katanya, mengutip Newsweek.

“Rezim Iran telah dengan jelas menunjukkan tekad dan kekejamannya dalam upaya memadamkan kerusuhan itu, khususnya di ruang publik,” kata Guinn.

Mereka yang berada di tribun, banyak dari mereka yang wajahnya diperlihatkan ke seluruh dunia melalui berbagai bentuk media, mungkin juga berada dalam bahaya.

“Saya tidak ragu bahwa dinas keamanan Iran Pengawal Revolusi akan berusaha mengidentifikasi mereka-terutama mereka yang membawa tanda-tanda-dan menggali latar belakang mereka untuk mencari alasan apa pun untuk membenarkan penahanan atau penangkapan,” tambahnya.

Sebelumnya, pada akhir September lalu timnas Iran juga menunjukkan protesnya dengan menggunakan jaket hitam untuk menutupi warna negaranya dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal. [CNBC]

Pemko Banda Aceh Kembali Gelar Pasar Murah, Ini Lokasinya

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar di halaman Kantor Camat Banda Raya, Lam Ara, Selasa, 22 November 2022.

Gelar pangan murah atau pasar murah tersebut merupakan kerja sama antar Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Dinas Pangan Aceh, serta didukung Perum Bulog Kanwil Aceh.

Dalam wawancaranya dengan awak media, Bakri Siddiq mengatakan operasi pasar itu digelar dalam rangka menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bulog dan Dinas Pangan Provinsi, dan juga jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri atas inisiasi operasi pasar ini,” ujarnya.

Bakri menyebutkan, ada beberapa komoditi yang disediakan, antara lain beras, minyak goreng, gula, dan telur. “Di mana harga barang pada pasar murah hari ini ada subsidi harganya atau di bawah harga pasar,” katanya.

“Seperti beras itu untuk harganya 5 kg hanya Rp40.000. Kemudian minyak goreng 2 liter harganya Rp35.000 -ada subsidinya Rp 4,000 per liter. Kemudian gula, 2 kg harganya Rp21.000, lebih hemat Rp4.000. Dan terakhir telur satu papan, itu dimurahkan Rp8.000 dari harga pasar,” sebut Bakri.

Ia juga menyebutkan, sebanyak 350 paket kupon ludes sejak pagi. “Kita harapkan masyarakat terbantu, dan inflasi bisa terkendali tentunya,” katanya.

Sementara itu, Manager Bisnis Perum Bulog Kanwil Aceh, Nurul Irandasari mengatakan, pasar murah hari ini digelar secara serentak di empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh. “Ada di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Meulaboh, dan Aceh Tamiang. Kegiatan sampai tanggal 29 terakhir,” tuturnya. []

Mellani Buka Rakorda GOPTKI Se-Aceh Tahun 2022

0
Ketua DPD Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Aceh, Mellani Subarni, memberikan sambutan dan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah GOPTKI se -Aceh Tahun 2022, di Hotel Oasis, Banda Aceh, Selasa (22/11/2022) malam.

Nukilan.id – Ketua DPD Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Aceh, Mellani Subarni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah GOPTKI se -Aceh Tahun 2022, yang digelar di Hotel Oasis, Selasa malam (22/11/2022).

Rapat tersebut diselenggarakan untuk menyelaraskan serta membahas berbagai rekomendasi dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan anak usia dini di Aceh, di mana hal itu menjadi target program nasional.

Mellani dalam arahannya menerangkan, kehadiran GOPTKI secara nasional adalah untuk mengawal serta memastikan kehadiran PAUD berkualitas di tengah masyarakat, terutama dilingkungan binaan GOPTKI.

Mengingat strategisnya peran kepengurusan GOPTKI, Mellani menginginkan, organisasi gabungan ini harus mampu memberikan dukungan dan pembinaan kepada pihak sekolah atau yayasan agar mereka memiliki standar pelayanan yang baik bagi para peserta didiknya.

“Kita sebagai mitra yang membantu pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan cerdas sejak dini. Peran itu dapat dilakukan melalui pemberian pembinaan bagi sekolah atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini,” kata Mellani.

Karena itu, Mellani menginginkan melalui momentum Rakorda ini, menjadi langkah untuk penataan kelembagaan, penyampaian informasi terkini hasil rakernas GOPTKI yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, juga penguatan tentang pola pembinaan GOPTKI .

“Kehadiran kita dalam momen ini akan saling menguatkan jejaring organisasi, dan dapat memastikan semua roda organisasi di cabang dan ranting bisa bergerak seiring sejalan, untuk memperkuat kelembagaan GOPTKI dan memastikan transformasi penguatan kelembagaan PAUD,” pungkasnya. []