Beranda blog Halaman 1238

Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Penulis
Redaksi
-
0
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Sucipto. (Foto: kemenag.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut hingga akhir Juli 2024.

“Kami membutuhkan waktu enam bulan untuk menyosialisasikan aturan ini hingga Juli mendatang, dengan melibatkan kepala KUA, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan SAPA KUA,” jelasnya di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Setelah periode sosialisasi berakhir, calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti Bimwin terlebih dahulu. Suryo meyakini, aturan ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia.

“Tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, jangan ragu menyampaikan pada calon pengantin bahwa mengikuti Bimwin adalah kewajiban,” jelasnya.

Suryo menambahkan, kebijakan ini juga merupakan langkah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Bimwin akan menjadi kewajiban tanpa pengecualian bagi calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tandasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Kemenag Target Tingkatkan Kapasitas 22.000 Imam Masjid di 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Rakornas bidang Urusan Agama Islam. (Foto: kemenag.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag akan melakukan peningkatan kapasitas 22.000 imam masjid di seluruh Indonesia. Program ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Kemenag tahun 2020-2024.

“Sejak 2021, Kemenag telah melakukan peningkatan kapasitas imam masjid sebanyak 5.500 orang, 11.000 orang tahun 2022, 16.500 orang tahun 2023, dan 22.000 orang ditargetkan terlaksana pada 2024,” papar Direktur Urais Binsyar, Adib pada acara Rapat Koordinasi bidang Urais Binsyar di Jakarta, Senin (23/4/2024).

Dikatakan Adib, sasaran peserta program ini adalah imam masjid di Indonesia, baik Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah, maupun masjid di tempat publik.

“Tahun ini kami akan menggelar pelatihan tersebut melalui Massive Open Online Courses (MOOC), kemudian secara hybrid bersama imam masjid Istiqlal,” jelasnya.

Menurutnya, program ini merupakan salah satu upaya menjadikan masjid sebagai pelopor moderasi beragama. “Kita berharap terjadi revitalisasi peran masjid untuk semakin profesional secara pengelolaannya, kian moderat cara pandang dan paham keagamaan seluruh ekosistemnya, juga berdaya dan memberdayakan jemaahnya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menggencarkan kampanye rintisan Masjid Ramah di 2024. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah program bantuan.

Masjid Ramah, kata Adib, adalah masjid (termasuk musala) yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset). Lima kategori ramah tersebut adalah Ramah Perempuan dan Anak, Ramah Difabel dan Lansia, Ramah Lingkungan, Ramah Keragaman, serta Ramah Duafa dan Musafir.

Adib mengungkapkan, pihaknya menargetkan program 2.000 bantuan operasional masjid/ musala untuk tahun anggaran 2024.

“Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu. Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset (sarana prasarana) saja. Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidence pengukurannya,” papar Adib.

Adib berharap, dana bantuan operasional tersebut nantinya dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid.

“Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jemaahnya,” tandasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Sederet PR Azwardi Usai Dilantik sebagai Pj Sekda Aceh, dari Soal Kemiskinan, PON hingga Pilkada

Penulis
Redaksi
-
0
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, melantik Azwardi sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur. (Foto: acehprov.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, melantik Azwardi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam sebuah upacara yang digelar di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur pada hari Senin (25/3/2024).

Azwardi sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Aceh. Melalui keputusan ini, Azwardi kini mengisi jabatan penting sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Aceh.

Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Menurut peraturan tersebut, jika Sekretaris Daerah diangkat menjadi Penjabat Gubernur, maka jabatan Sekretaris Daerah diisi oleh Penjabat Sekretaris Daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, telah diangkat sebagai Penjabat Gubernur Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 lalu. Pelantikan Azwardi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diharapkan dapat memastikan kelancaran berbagai program dan kegiatan pemerintahan di Provinsi Aceh.

“Saya yakin, saudara Azwardi adalah sosok yang tepat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Aceh. Saudara memiliki pengalaman yang luas di bidang pemerintahan, serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi,” kata Bustami dalam sambutannya.

Bustami juga menyampaikan sejumlah pesan kepada Pj Sekda Aceh. Di antaranya, dia meminta Azwardi untuk memastikan gerak cepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024.

Anggaran yang telah disepakati harus terserap secara optimal dan tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Salah satu program prioritas kita adalah penanggulangan kemiskinan, saya harap saudara dapat bekerja sama dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Bustami.

Bustami juga meminta Pj Sekda Aceh yang baru dilantik untuk mempercepat segala persiapan pelaksanaan PON 2024 yang akan digelar di Aceh pada September mendatang.

“Rutin setiap saat memonitor semua bidang dan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan koordinasi, sehingga PON Aceh-Sumut ini dapat kita sukseskan. Kesuksesan pelaksanaan PON tersebut merupakan marwah bagi orang Aceh,” tandasnya.

Selanjutnya, Bustami juga meminta Azwardi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan Pilkada serentak dapat berlangsung aman dan kondusif.

Pilkada menjadi momentum untuk membuktikan kembali bahwa Aceh sudah benar-benar kompak dan padu.

“Saya yakin, dengan kepemimpinan saudara Azwardi, akan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Aceh,” pungkasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Realisasi Belanja Negara di Aceh Capai Rp6,02 Triliun, Kanwil DJPb: Kinerja APBN Terus Membaik

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Kantor Wilayah DJPb Aceh, Izharul Haq. (Foto: acehprov.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) di Provinsi Aceh melaporkan pencapaian yang menggembirakan dalam realisasi belanja negara hingga 29 Februari 2024. Menurut laporan yang dirilis oleh Kanwil DJPb Aceh, realisasi belanja mencapai angka mencengangkan, yakni mencapai Rp6,02 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Aceh, Izharul Haq, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa capaian ini mencakup 12,37 persen dari total target belanja sebesar Rp48,59 triliun yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2024. “Realisasi ini menunjukkan kinerja APBN di Provinsi Aceh terus membaik,” ujarnya pada Senin (25/3/2024).

Izharul Haq juga menjelaskan bahwa realisasi belanja tersebut mengalami ekspansi sebesar 30,47 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan yang signifikan ini menandakan adanya peningkatan yang substansial dalam penggunaan anggaran pemerintah pusat di Aceh.

Peningkatan realisasi belanja ini, menurut Izharul, disebabkan oleh peningkatan penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Aceh.

Peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk Aceh diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya di Aceh.

Komitmen ini juga diapresiasi oleh berbagai pihak di Aceh, yang melihatnya sebagai langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Sedangkan, realisasi pendapatan negara di Aceh mencapai Rp877,96 miliar atau 13,52 persen dari target dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp4,03 triliun atau meningkat 32,79 persen secara yoy,” katanya.

Dia menguraikan, pendapatan negara tersebut meliputi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai serta lainnya. Penerimaan dari perpajakan memberi kontribusi sebesar Rp597,65 miliar atau 9,64 persen dari target pada tahun anggaran 2024.

Izharul mengatakan, pihaknya terus berupaya menjalankan peran sebagai pimpinan ekonomi daerah serta memastikan setiap rupiah dari APBN bermakna bagi masyarakat.

“Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antardaerah, sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Aceh,” tandasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Gedung BMA jadi Arena PON, Pengungsi Rohingya akan Segera Dipindahkan

Penulis
Sammy
-
0
Pengungsi Rohingya. (Foto: Nukilan/Reji)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah mengatakan akan segera memindahkan pengungsi Rohingya yang saat ini masih berada di basement gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA).

Hal ini dilakukan lantaran bangunan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu arena untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024. Rencananya gedung BMA akan dijadikan arena penyelenggaraan cabang olahraga muaythai dan tarung derajat.

“Kita lagi mencari waktu yang tepat untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak,” ujar Bustami Hamzah, Selasa (26/3/2024).

Namun demikian, Bustami belum bisa memastikan kapan dan kemana para pengungsi Rohingya itu akan dipindahkan. Dia menyatakan butuh pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat terkait keberadaan para pengungsi tersebut.

Bustami berjanji bakal menyelesaikan persoalan 135 orang pengungsi Rohingya yang saat ini masih menempati basement gedung BMA itu dengan mengutamakan rasa kemanusiaan.

“Insya Allah akan diselesaikan, itu rasa kemanusiaan. Tetapi sebelum PON berlangsung insya Allah akan klir,” kata Bustami. []

Reporter: Sammy
Editor: Sammy

Aceh Ramadhan Festival Kembali Hadir Menyapa Warga Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Poster Aceh Ramadhan Festival 2024. (Foto: bandaacehkota.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aceh Ramadhan Festival (Ramfest) kembali hadir untuk menyapa warga Kota Banda Aceh dengan kekayaan budaya dan kuliner khas Aceh. Event yang mengusung tema “Immerse Yourself into The Spiritual Journey in Serambi Mecca” ini direncanakan akan digelar dari tanggal 28 Maret hingga 1 April 2024 mendatang di Pelataran Masjid Raya Baiturrahman.

Rapat tindaklanjut untuk membahas teknis acara ini telah dilaksanakan antara panitia besar dengan para camat di Kota Banda Aceh pada Senin, (25/3/2024) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota. Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan Bakhtiar memimpin diskusi yang juga dihadiri oleh Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh Said Fauzan, Perwakilan Dispar Aceh, dan para Camat di Banda Aceh.

Menurut Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, Aceh Ramadhan Festival 2024 adalah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka melestarikan tradisi dan budaya yang menggambarkan citra Aceh sebagai Serambi Makkah.

Event ini akan menjadi wadah untuk merayakan keberagaman budaya dan kuliner Aceh, serta memperkenalkan keunikan tradisi otentik masyarakat Serambi Mekkah kepada masyarakat lokal dan pengunjung dari luar daerah.

Aceh Ramadhan Festival 2024 juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj.Gubernur Aceh Bustami Hamzah, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, dan dijadwalkan akan dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Uno pada acara penutupan.

Dengan rangkaian acara yang menarik dan beragam, diharapkan Aceh Ramadhan Festival 2024 akan menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara, serta membawa dampak positif bagi promosi pariwisata dan ekonomi lokal di Kota Banda Aceh.

“Hadirnya Aceh Ramadhan Festival (Ramfest) 2024 adalah sebuah koloborasi hebat diantara kedua Pemerintah untuk memperkenalkan Aceh sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Untuk itu, mari beri dukungan yang bagus untuk event ini,” ujar Amiruddin.

Selain Kirab Ramadan, acara yang berlangsung selama lima hari ini juga dihibur oleh beragam kegiatan menarik. Di antaranya Ngabuburit di Gampong Ramadhan, Eksibisi Dalael Khairat (dzikir ramadhan), Khauri Peutamat Daroh, Khauri Kanji (berbagi bubur takjil khas Aceh), dan pameran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Editor: Akil Rahmatillah

Uni Eropa Bersiap Implementasikan Regulasi Anti-Deforestasi: Indonesia Siap Bersaing di Pasar Ekspor

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.id | Jakarta – Uni Eropa bersiap untuk mengimplementasikan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada tanggal 30 Desember 2024 mendatang. Regulasi ini akan berlaku secara serentak di seluruh negara anggota Uni Eropa untuk usaha berskala medium dan besar, sementara untuk usaha berskala mikro dan kecil akan diberlakukan pada Juni 2025.

EUDR merupakan langkah ambisius Uni Eropa untuk mengendalikan impor komoditas yang berpotensi berasal dari hutan atau lahan hasil deforestasi. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Tujuh komoditas yang termasuk dalam cakupan regulasi ini antara lain minyak sawit, kayu, karet, kopi, kakao, kedelai, dan ternak sapi. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor ke negara-negara Uni Eropa, terutama dari negara-negara produsen seperti Indonesia, persiapan menjadi hal krusial.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) telah mempersiapkan standar untuk merespons EUDR. Dalam upaya untuk memastikan bahwa produk ekspor Indonesia memenuhi persyaratan regulasi, IFCC telah mengembangkan sebuah skema uji tuntas yang berbasis pada EUDR. Pendiri IFCC, Drajad Hari Wibowo, menekankan pentingnya geolokasi sebagai salah satu syarat penting dalam proses ekspor.

“Geolokasi menjadi kunci untuk menunjukkan bahwa produk ekspor bebas dari unsur deforestasi,” ujar Drajad.

Menurutnya, Indonesia lebih siap dibandingkan dengan negara-negara pesaing dalam hal persiapan menghadapi regulasi anti-deforestasi ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya IFCC. Bahkan, Kementerian Perdagangan sedang melakukan lobi intensif kepada Uni Eropa agar Indonesia dapat dimasukkan dalam kategori berisiko rendah perusakan hutan.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia optimis dapat bersaing dengan baik di pasar ekspor global, menjaga kualitas produknya sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Hal ini diharapkan akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan komoditas global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Tapi itu assessment-nya EU. Kami melihat kalau risiko rendah, bagus. Tapi mungkin awalnya itu risiko sedang. Ketika risiko sedang harus ada uji tuntas, kalau risiko rendah dia tidak ada uji tuntas. Kalau risiko tinggi, uji tuntasnya lebih ketat. Jadi kita mengantisipasi itu,” pungkasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Kemenko PMK dan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Mitigasi Risiko Ketimpangan Sosial

Penulis
Redaksi
-
0
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menerima kunjungan dari Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Alimuddin. (Foto: kemenkopmk.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menerima kunjungan dari Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjajaki kerja sama dalam mitigasi risiko isu sosial seiring dengan proyeksi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Nunung Nuryartono menyatakan bahwa Kemenko PMK siap mendukung Otorita IKN dalam memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk pemetaan program kesejahteraan sosial di wilayah IKN. Data P3KE diharapkan dapat menjadi basis yang vital dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang tepat sasaran bagi warga yang akan menempati IKN.

Di sisi lain, Deputi Alimuddin menekankan pentingnya kerja sama ini mengingat proyeksi pemindahan ASN dan penduduk lainnya ke IKN yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2024. Diperkirakan sekitar 200.000 jiwa akan menempati IKN, dengan proyeksi mencapai 2.000.000 jiwa pada tahun 2045. Untuk itu, mitigasi risiko isu sosial perlu dirancang sedini mungkin agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang semakin melebar.

“Ultimate goals Ibu Kota Nusantara untuk mencapai zero poverty dan zero stunting, Otorita IKN mutlak membutuhkan basis data yang akurat dan reliable,” kata Alimuddin.

Hasil penjajakan kerja sama ini mencakup penyediaan data dan profiling desil sasaran oleh Kemenko PMK serta pembangunan sistem verifikasi dan validasi oleh Otorita IKN, serta penyusunan strategi intervensi berbasis data.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu Otorita IKN dalam mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan dalam hal kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduknya.

Editor: Akil Rahmatillah

Menengok Tren Buka Puasa di Halaman Masjid Raya Baiturrahman Ala Warga Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Potret suasana halaman Masjid Raya Baiturrahman menjelang buka puasa. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang waktu berbuka puasa, Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh ramai dikunjungi warga. Mereka datang bersama kelompok masing-masing untuk berbuka puasa bersama di halaman masjid ikonik Serambi Makkah ini.

Pada Selasa (26/3/2024), suasana halaman masjid begitu semarak dengan hadirnya para warga yang membawa makanan dan minuman sendiri. Diiringi cahaya jingga matahari terbenam, momen berbuka puasa terasa semakin syahdu. Tak lupa, banyak warga yang mengabadikan momen ini dengan foto bersama.

Berbuka puasa di halaman Masjid Raya Baiturrahman mulai ramai dan menjadi tren pada Ramadan tahun ini. Ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat, baik dari Banda Aceh maupun luar daerah, untuk merasakan suasana Ramadan yang syahdu.

Salah seorang warga, Mira, saat ditemui Nukilan.id mengatakan bahwa berbuka puasa di Masjid Raya Baiturrahman memberikan nuansa yang berbeda.

“Rasanya beda aja gitu berbuka di sini, apalagi ramai kan,” ungkap Mira kepada Nukilan.id pada selasa (26/3/2024) sore.

Menurut Amin, warga setempat, tradisi berbuka puasa di halaman Masjid Raya Baiturrahman telah berlangsung beberapa tahun terakhir, namun baru tahun ini menjadi viral. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat, baik dari Banda Aceh maupun luar daerah, untuk merasakan suasana Ramadan yang berbeda.

“Setiap tahunnya semakin ramai. Tahun ini viral banyak berseliweran di media sosial. Ini juga menjadi momentum bagi warga untuk mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan,” tambah Amin.

Sementara itu, Vira, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh, mengaku bahwa awalnya ia melihat keseruan buka puasa di halaman Masjid Raya Baiturrahman di platform Tiktok, akhirnya ia mengajak bersama teman-temannya untuk merasakan suasana buka puasa di halaman masjid kebanggaan masyarakat Aceh tersebut.

“Awalnya lagi scroll tiktok, nampak konten buka puasa di sini, jadi penasaran, saya ajak teman-teman yang lain ke sini,” ujar Vira dengan senyum mengembang.

Tradisi ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya masyarakat Aceh, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Reporter: Akil Rahmatillah

Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sudan Senilai 1 Juta USD

Penulis
Redaksi
-
0
Menko PMK, Muhadjir Effendy bersama Menlu, Retno Marsudi, melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Membahas Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan Palestina dan Sudan. (Foto: kemenkopmk.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengumumkan bahwa Indonesia akan memberikan bantuan senilai 1 juta USD kepada Palestina dan Sudan. Keputusan ini diambil setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang membahas Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan Palestina dan Sudan di Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (26/3/2024).

Menko Muhadjir menerangkan, pemerintah Indonesia telah menerima permintaan bantuan dari kedua negara tersebut. Permintaan dari Pemerintah Mesir ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan rakyat Palestina yang saat ini banyak mengungsi di Mesir.

Menko PMK menerangkan, permintaan dari Pemerintah Sudan ditujukan untuk membantu masalah krisis kesehatan masyarakat karena dampak konflik internal.

“Untuk selanjutnya, sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Kedaruratan melalui BNPB, yang selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan apa yang diusulkan dari Kementerian Luar Negeri,” jelas Menko PMK.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan bahwa dari pihak Palestina dan Sudan, sudah menyampaikan daftar berbagai macam kebutuhan untuk penanganan krisis kesehatan. Sehingga, akan lebih memudahkan bagi Pemerintah Indonesia dalam merespons pemberian bantuan. Menlu Retno menyampaikan, pemenuhan bantuan akan diprioritaskan dari produk dalam negeri yang fit dengan daftar bantuan.

“Indonesia siap memberikan bantuan kepada Sudan dan Palestina melalui Mesir, dan ini bagian dari diplomasi kemanusiaan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia terutama dalam kurun waktu 10 tahun ini,” ujar Menlu.

Menlu Retno menyampaikan, khusus bantuan ke Palestina akan menambahkan atau melengkapi dari bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelumnya oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia juga berencana memberikan bantuan melalui jalur udara atau _air drop_ yang diberikan untuk rakyat Gaza Utara.

“Jika ditotal bantuan sudah 4.400-ton yang semuanya diperuntukkan untuk Gaza,” ujar Retno.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemberian bantuan kali ini menggunakan DSP yang ada di BNPB. Dia menjelaskan, skema bantuan yang disalurkan melalui DSP bisa dilakukan untuk bencana di luar negeri dengan persetujuan melalui RTM dan Kemenlu.

Kemudian juga ada rencana skema bantuan dari organisasi filantropi dan swasta yang juga akan dihimpun BNPB. Kepala BNPB menyampaikan bahwa pemberian bantuan ke luar negeri sudah cukup sering dilakukan, sehingga dia optimis pengiriman bantuan kali ini akan bisa berjalan baik dan lancar.

“Teknis pelaksanaan setelah ini kita akan membentuk Satgas terpadu BNPB, Kemlu, Kemenkes, barang akan ditentukan oleh Kemenlu sesuai permintaan. Kemudian akan kita angkut dengan pesawat Garuda, mudah-mudahan minggu depan sudah terealisasikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi tersebut hadir Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, jajaran Kemenlu, BNPB, Perwakilan Kemenkes, Kemenkeu, Kemensetneg, Setkab, dan BPKP.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,2371,2381,239...2,565Halaman 1,238 dari 2,565

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id