Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, dengan di tergetkanya oleh Pemerintah Aceh terkait realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 akan mencapai Rp 0 SiLPA tidak meyakinkan, karena tidak mempunyai dasar dan acuan untuk diyakini.
“Saya tidak yakin untuk pelaksanaan APBA tahun 2022 berjalan dengan baik dan mencapai target nol SiLPA, dikarenakan Gubernur Aceh tidak mempunyai dasar, panduan untuk diyakini, apa dan bagaimana strategi pelaksanaan anggaranya, kita tidak tahu itu,” kata Alfian saat di wawancarai Nukilan.id di Banda Aceh, Senin (06/12/2021).
Menurutnya, Pemerintah Aceh harus ada kalender dan panduan untuk realisasi APBA, dengan adanya hal tersebut maka baru bisa untuk di yakini dan diketahui oleh masyarakat bagaimana pelaksanaan yang akan dilksanakan dalam realisasi anggaran.
“Mulai dari kalender musrembang, Pembahasan Anggaran termaksut proses masa tender dan realisasi anggarannya,” ucap Alfian.
Misalkan APBA tahun 2022, pemerintah aceh perlu mengumumkan bulan berapa mereka akan melakukan untuk mengeksekusi kegiatan diseluruh intansi yang ada di pemerintah aceh.
“Ini kan tidak ada, artinya mereka tidak mengungkapkan ke publik, seharusnya itu sudah dilakukan. Setiap dinas harus ada deadlinenya dengan target pada bulan berapa semua paket-paket kegiatan sudah dilakukan proses tender,” sebut Alfian.
Alfian mengatakan, pengalaman realisasi anggaran di tahun 2021 adalah pengalaman yang paling buruk, penayangan dan tender masih dilakukan di bulan Oktober dan November serta banyak paket besar yang di batalkan, dengan catatan tidak mencukupi waktu dalam pengerjaan, dari segi pengerjaanpun semua mengejar waktu agar tercapai pogres, jika tidak anggaran di Akhir tahun akan ditutup.
Di akhir tahun bulan November-Desember kondisi di aceh adalah musim hujan dan ini akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan, bukan hanya soal tidak tersedianya material, tapi juga berpengaruh kepada pegerjaan dengan waktu tinggal sedikit dan target harus sampai. Ungkapnya
“Seharusnya poblem ini pemerintah harus meminimalisirnya,” ucapnya.
Oleh Karena itu, DPR Aceh selaku lembaga pengawasan harus menunjukan peran untuk mengawasi anggaran penkerjaan dalam bentuk pengawasan dilapangan.
Sedangkan peran Pemerintah Aceh sebagai eksekutor, mereka harus fokus, yang harus dibuat kalender acuan realisasi Anggaran serta dipublikasi ke publik, maka mudah untuk memonitoring dilapangan dan publik tahu bagaimana kinerja dan strategi pemerintah dalam realisasi anggaran.
“Pemerintah aceh harus melakukan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan agar anggaran APBA tahun 2022 berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaanya oleh masyarakat,” tutupnya.[Jr]
