Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengunjungi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, guna menyampaikan perkembangan persiapan dan kendala yang dihadapi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh.
Delegasi tersebut, yang dipimpin oleh Ketua KIP Aceh, Saiful, SE, bertemu dengan Wali Nanggroe untuk membahas beberapa aspek krusial terkait pelaksanaan Pemilu. Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir SIP MPA, menjelaskan bahwa pembahasan melibatkan rancangan tahapan dan ketersediaan anggaran di berbagai kabupaten/kota.
“Mereka meminta laporan rinci tentang persiapan Pemilu, termasuk anggaran yang dibutuhkan,” ungkap M. Nasir.
Ketua KIP Aceh menyampaikan bahwa saat ini logistik yang baru dicetak masih bersifat pendukung dan bukan logistik utama seperti surat suara. Proses pengelolaan logistik utama, termasuk surat suara, direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan November 2023 setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Mengenai anggaran, Saiful melaporkan bahwa beberapa kabupaten/kota telah menyampaikan anggaran yang tersedia, tetapi belum ada jumlah total keseluruhan yang ditentukan.
Hanya dua dari 23 kabupaten/kota di Aceh, yaitu Aceh Selatan dan Gayo Lues, yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada tahun 2024.
“Sesuai arahan KPU RI, NPHD anggaran Pilkada tahun 2024 harus ditandatangani paling lambat November 2023,” tambah Saiful.
Wali Nanggroe menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan keprihatinan terkait kendala anggaran yang menjadi hambatan dalam persiapan Pemilu di Aceh. Ia menegaskan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi rakyat dan menjadi tanggung jawab pusat untuk menyediakan anggaran.
“Kenapa anggarannya belum turun, ini jadi masalah,” tegas Wali Nanggroe.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Wali Nanggroe meminta laporan rinci dari KIP Aceh untuk menjadi bahan kajian. Selanjutnya, ia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah agar permasalahan anggaran segera teratasi.
“Saya meminta diberi laporan rinci, kabupaten/kota mana saja, berapa kira-kira anggaran yang diperlukan. Insya Allah, nanti akan saya usahakan kepada pihak yang berwenang agar anggaran yang diperlukan segera turun,” ungkap Wali Nanggroe. []
