NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah percepatan dalam penanganan infrastruktur pascabencana dengan langsung membangun jembatan permanen di jalur strategis penghubung Sumatera dan Aceh. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai sepenuhnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan pentingnya jalur tersebut sebagai urat nadi distribusi logistik nasional. Menurutnya, infrastruktur darurat yang biasanya dibangun saat masa tanggap darurat memiliki keterbatasan kapasitas dan tidak dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang.
“Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin (dibatasi),” kata Dody dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, jalur lintas Medan-Aceh merupakan rute vital yang digunakan untuk distribusi berbagai kebutuhan pokok dan industri, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), semen, hingga logistik lainnya. Karena itu, pembangunan jembatan permanen dinilai menjadi langkah yang lebih tepat untuk menjamin kelancaran mobilitas barang dan jasa.
“Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan-Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dody dalam acara InfraTalk yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
Menurut Dody, pekerjaan fisik pembangunan di lapangan telah berjalan sehingga serapan anggaran dapat berlangsung lebih cepat. Kendati demikian, proses pembayaran kepada pelaksana proyek tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi karena di PU ini banyak pekerjaan yang sudah bersifat permanen, sehingga penyerapan anggarannya bisa berlangsung lebih cepat,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur permanen, Kementerian PU juga terus melaksanakan program padat karya di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Program tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur yang masih menutupi sejumlah kawasan, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Untuk padat karya di Sumatra itu masih terus berlangsung, terutama untuk pembersihan lumpur. Jadi itu di Ditjen Cipta Karya. Kan masih banyak lumpur, terutama di daerah Aceh Tamiang. Semua lokasi akan kita bersihkan dari lumpur,” ungkapnya.
Hingga Juni 2026, Kementerian PU mencatat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian telah mencapai 1.544 unit atau sekitar 83 persen dari target 1.866 unit yang tersebar di 18 lokasi. Selain itu, pembersihan fasilitas umum, kawasan permukiman, serta relokasi puskesmas telah diselesaikan seluruhnya.
Di sektor sumber daya air, pemerintah telah menangani dua embung yang terdampak bencana, memperbaiki 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan membangun 70 sumur bor dangkal. Sementara pada sektor konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak telah ditangani.
Adapun pada sektor sanitasi dan persampahan, pemerintah telah menyelesaikan penanganan terhadap 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana juga diperkuat melalui dukungan anggaran yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun.
