Friday, March 29, 2024

Kajak Institute: BPS Harus Arif, Stop Framming Aceh Daerah Termiskin

Nukilan.id – Direktur Kajak Institute, Cut Sri Mainita mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh perlu lebih arief menampilkan angka-angka kemiskinan di Aceh.

“Setiap kali berita resmi statistik di rilis, terkesan dimanfaatkan pihak lain untuk mendiskriditkan Pemerintah Aceh, dan kemudian berlanjut dengan kontroversi di ruang public,” Cut Sri Mainita melalui rilis yang dikirim ke Nukilan.id, media online di Aceh, Kamis (18/2/2021).

Cut Sri Mainita menyampaikan itu ketika menanggapi isu Aceh yang disebut-sebut sebagai daerah paling miskin se-Sumatera dalam pekan ini.

“Setiap BPS Aceh merilis data ekonomi makro dan tingkat kemiskinan hampir selalu terjadi kontroversi di lini massa, bahkan tampak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap Aceh dan Pemerintahannya,” ujar Cut Sri Mainita.

Cut Sri Mainita juga menyampaikan, dirinya memang tidak memiliki otoritas untuk mengkritisi data kemiskinan yang dihasilkan BPS Aceh. BPS diberi otoritas oleh negara untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data-data statistik. Namun–katanya–data-data kemiskinan di Aceh seyogyanya dapat disajikan dengan arief dan bijaksana.

“Sangat tidak arief ketika BPS Aceh hanya menyajikan data kemiskinan di Aceh tanpa menampilkan data-data kemiskinan menurut kabupaten/kota. Kita tahu angka kemiskinan Aceh yang disajikan BPS dan dirilis oleh hampir semua media massa adalah resultan dari kemiskinan di 23 kabupaten/kota di Aceh,” katanya.

Akibatnya–kata Dia lagi–tidak disajikan data menurut kabupaten/kota, data kemiskinan versi BPS Aceh itu pun acap diangkat menjadi isu politik dan mendiskreditkan Pemerintahan Aceh di tingkat provinsi dengan isu yang sama setiap tahun, dana besar tapi rakyat tetap miskin.

Menurutnya, dana pembangunan Aceh dari pendapatan asli daerah atau dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dinilai sangat besar setiap tahun itu tidak hanya dikelola Pemerintahan provinsi, melainkan juga dikelola pemerintahan kabupaten/kota dan bahkan di tingkat gampong ada dana setiap tahunnya.

“Uniknya lagi, ketika Pemerintahan Aceh dijadikan samsak politik hampir setiap tahun, bupati/walikota tampak tak terusik. Padahal bupati/walikota juga memiliki kewenangan penuh mengelola anggaran untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, menekan angka kemiskinan. Sedangkan kewenangan provinsi mengintervensi program pemberantasan kemiskinan lintas kabupaten/kota,” demikian ujarnya.[]

Akhi Wanda/rilis

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

3 COMMENTS

  1. Kemiskinan di aceh sangat lah pertambah, sebab sebab itu pemerintah aceh sangat lah sedikit membuka peluar dan lapangan kerja di aceh,

    1 masalah tidak di izinkan pengolahan kayu bagi masyarat kecil, yg di izinkan hanya untuk perusahaan,

    2 masalah galian C, untuk rakyat tidak di izinkan, akan tetapi untuk perusahaan ada izin,

    3 masalah usaha kecil kecilan masyarat jiga tidak di izinkan, seperti usaha di lingkop makro,

    4 tambang emas dan batu bara juga tidak di izinkan untuk masyarakat, yang di izinkan hanya untuk perusahaan,

    5 masalah perkebunan tidak di izinkan tebang hutan dan membakar lahan,
    Yang di kasih izin cuma untuk perusahaan,,

    6 dll, yang tidak kusebut satu persatu lagi,

    Kalau misalnya pemerintah mendalami pasal2 itu tidak sampai seperti ini
    Apalagi aceh sekarang di Landa Covid 19,
    Kakau menurut dalam ilmu teliti saya, yang beruntung dalam mempertanggung jawabkan anggaran Covid 19 ini hanyalah jajaran pemerintah,khususnya aceh umumnya indonesia,
    Pontesi Korupsi yang sangat besar dalam kesempatan penomena covid 19 ini,
    Sekian dan terima kasih,

  2. Tidak perlu menuduh BPS mendiskriditkan Pemerintah Aceh, kinerja Pemerintah Aceh yg harus di rubah intropeksi sudah tepat mulai dari penempatan jabatan atau sudahkah jabatan diberikan kepada ahlinya, sudahkah dilihat dari jenjang dan karir asn untuk menduduki satu jabatan.

  3. Benar pendapat zaini agoi rakyat aceh tidak ada lapangan kerja sedangkan lahan kerja sangat banyak..haruskah rakyat aceh selalu hidup dibawah garis kemiskinan?cba pemerintah aceh buka melihat apa permasalahannya..contoh di aceh banyak terdapat sumur2 minyak knapa mereka tidak boleh menggali hasinya😇😇 sedangkan prorek raksasa seperti medco tenaga kerjanya banyak dari luar..haruskah rakyat aceh jdi penonton?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here