Nukilan.id – Juru Bicara Gerakan Muda Peduli Aceh (GMPA) Ahyadin Anshar mengatakan pihak akan melakukan aksi besar-besaran, apabila Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Junaidi, ST, MT, melakukan mudik dengan alasan perjalanan dinas.
Hal itu disampaikannya usai Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengeluarkan surat pelarangan angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi Aceh mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021.
Baca juga: Mudik Dilarang, Insentif bagi 15 Ribu Sopir Aceh Harus Dipikirkan
Menurut Ahyadin, banyak pejabat melakukan mudik dengan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)?
“Saya khawatir Ini adalah sebagai alasan mereka untuk mudik, berkedok SPPD,” katanya dalam keterangan tertulis, Jum’at (7/5/2021).
Selain itu, Ahyadin mengatakan, surat himbauan yang dikeluarkan Dishub Aceh nomor 551/616 tanggal 5 Mei 2021 tersebut Apabila diterapkan, maka sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat terutama para supir dan pengusaha angkutan.
“Jika hal ini tidak segera dihentikan maka akan sangat berdampak tehadap ekonomi masyarakat terutama angkutan dan supir, ditambah lagi mereka para supir yang mata pencahariannya pada saat pandemi Covid-19 ini berkurang,” ujarnya.
Baca juga: Angkutan Dilarang Beroperasi, IPPAT: Dishub Aceh Harus Tanggung Beban Ekonomi Para Supir
Sementara itu, Ahyadin juga menilai kebijakan pemerintah Aceh tidak sedikitpun berpihak ke masyarakat. Menurutnya kebijakan pemerintah Aceh selalu merugikan masyarakat.
“Lagi-lagi sangat disayangkan dimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh selalu merugikan masyarakat dan tidak ada keberpihakan sedikitpun kepada masyarakat,” pungkasnya.
Apabila kebijakan ini tetap dilaksanakan, kata Ahyadin, maka dirinya yakin bukan hanya memutuskan rantai penyebaran Covid-19, tetapi juga memutuskan rantai ekonomi masyarakat.
“Ini bukan hanya memutus rantai penyebaran Covid – 19 namun memutuskan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
