Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan(Dishub) Aceh mengeluarkan surat nomor 552/616 tanggal 05 Mei 2021 perihal Himbauan Teknis Operasional Angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP).
Dalam surat tersebut tertuang bahwa, semua Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) diminta kepada perusahaan angkutan untuk memberhentikan operasional pelayanan di wilayah Aceh mulai tanggal 6 – 17 Mei 2021 dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 selama lebaran Idul Fitri 1442 H.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajaran Aceh Timur (IPPAT) Banda Aceh, Suryadi mengatakan bahwa, dirinya sangat menyayangkan keputusan pemerintah Aceh tersebut. Apabila aturan tersebut harus diterapkan, maka Dishub Aceh harus bertanggungjawab atas beban supir angkutan terhadap kebutuhan ekonomi keluarganya.
“Sungguh sangat disayangkan, Jika aturan ini diberlakukan, maka pemerintah Aceh wajib bertanggungjawab dengan memberikan insentif kepada seluruh supir angkutan di Aceh, karena mereka juga punya keluarga,” kata Suryadi saat dihubungi Nukilan.id, Jum’at (7/5/2021).
Ia menjelaskan bahwa, pada poin satu dalam surat tersebut mengatakan, pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik.
Artinya, kata Suriadi, disini secara tidak langsung pemerintah memberhentikan perekonomian para supir dan jasa angkutan. Dan ini sangat berdampak kepada kebutuhan keluarga supir angkutan.
“Kita tahu selama covid-19, ekonomi masyarakat memburuk tidak terkecuali para penyediaan jasa angkutan,” ucapnya.
Menurutnya, para supir angkutan umum tersebut memanfaatkan momentum mudik lebaran ini untuk mencari rezeki demi kebutuhan keluarga.
“Kalau pemerintah melarang mereka mencari rezeki berarti pemerintah harus menanggung semua beban keluarga dari supir dan penyediaan angkutan antar kota, karena ini bukan saja memutuskan rantai Covid-19 tapi juga rantai perekonomian mereka,” tegasnya.
Maka dari itu, Suryadi memohon kepada pemerintah Aceh khusus kepada kepala Dishub Aceh, Junaidi, untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan tersebut.
“Jangan gara-gara menghindari wabah covid, malah bertambah masalah yang lebih besar, salah satunya masalah ekonomi rakyat yang makin terpuruk,” lanjutnya.
Reporter: Irfan
.){kind=link}