NUKILAN.id | Banda Aceh – Jaringan Pertanian Milenial (JPM) mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam melihat lonjakan impor pangan dan komoditas yang dinilai sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, angka impor tercatat meningkat hingga 202,3 persen pada tahun 2024.
Presidium JPM, Amru Hidayat, menyebut lonjakan tersebut sebagai sinyal bahaya serius terhadap kedaulatan pangan di Aceh.
“Jika tren ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang sistematis, Aceh akan semakin terjerat dalam ketergantungan bahan pokok dari luar. Padahal kita punya potensi luar biasa di sektor pertanian dan kelautan,” tegas Amru kepada media.
Amru mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah progresif dan menyeluruh, salah satunya dengan mengakselerasi keberadaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai koperasi ini dapat menjadi jawaban strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan swasembada pangan.
“Dengan 4,5 juta hektare lahan pertanian, 200 ribu lebih petani, serta luas wilayah laut mencapai 56.563 km² dan 32 ribu nelayan desa, Aceh seharusnya sudah menjadi lumbung pangan yang mandiri. Tapi nyatanya, kita masih terus bergantung pada barang impor,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amru menegaskan bahwa penguatan Koperasi Merah Putih akan memberi dampak signifikan terhadap pemberdayaan petani dan nelayan, serta penguatan ekonomi desa secara menyeluruh.
“Apalagi jika koperasi ini dikelola secara profesional dan transparan, ia bisa menjadi katalis ekonomi baru yang berbasis komunitas desa. Pemerintah Aceh harus turun tangan sekarang, bukan nanti,” ujarnya lagi.
JPM pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan nasib petani dan nelayan lokal. Menurut Amru, keberpihakan menjadi isu paling krusial yang harus dijawab saat ini.
“Pemerintah harus menjawab, di mana letak perhatian khusus mereka terhadap nasib petani dan nelayan? Jangan sampai kita terjebak dalam narasi swasembada pangan, tapi realitasnya justru berbanding terbalik,” tutupnya.
Di tengah tekanan ekonomi nasional dan tantangan globalisasi pangan, JPM berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Ketergantungan terhadap pangan impor dinilai sebagai ancaman nyata terhadap kemandirian Aceh dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya.
