NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL Lemhannas) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, mengapresiasi peluncuran dan bedah buku Aceh dan Ujian Ketahanan Sosial: Pelajaran dari Daerah Bekas Konflik karya Yusri Kasim.
Syahrizal menilai kegiatan tersebut penting sebagai ruang pembelajaran sekaligus upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap sejarah panjang konflik di Aceh.
“Semoga kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan karena ini adalah proses pembelajaran, proses menyadarkan pandangan kolektif bangsa kita dalam sebuah peristiwa panjang konflik di Aceh,” kata Syahrizal kepada Nukilan di Banda Aceh, Selasa (25/8/2026).
Menurut dia, forum semacam itu diharapkan tidak berhenti pada diskusi buku. Berbagai hasil riset dan kajian tentang Aceh perlu terus diproduksi, didiskusikan, serta disebarluaskan kepada publik.
Syahrizal mengatakan Aceh memiliki sejarah konflik yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan masyarakatnya. Konflik membawa dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat, namun Aceh kemudian menjadi perhatian dunia setelah berhasil mencapai perdamaian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.
“Kalau mau sebut gelap, namanya konflik pasti gelap. Kita punya sejarah konflik, kita mengalami konflik, kita merasakan dampak konflik,” katanya.
“Tetapi setelah itu ada satu peristiwa yang besar yang menjadi perhatian dunia bahwa Aceh itu bisa menyelesaikan konflik, yaitu kita bisa damai pasca-MoU Helsinki 15 Agustus 2005 di Finlandia,” lanjutnya.
Namun, Syahrizal menilai berakhirnya konflik bersenjata bukan berarti pekerjaan menjaga perdamaian telah selesai. Menurut dia, tantangan berikutnya justru bagaimana masyarakat Aceh mempertahankan dan merawat perdamaian tersebut dalam jangka panjang.
Ia membedakan proses tersebut dalam dua tahap, yakni peacebuilding atau membangun perdamaian dan upaya menjaga serta merawat perdamaian setelah konflik berakhir.
“Kalau orang menggunakan dua kacamata, yang pertama kita sebut peacebuilding, membangun damai, dan itu sudah selesai dengan penandatanganan MoU. Tapi pasca itu tantangannya mungkin sepuluh kali lebih berat lagi, yaitu menjaga dan merawat perdamaian,” ujarnya.
Dalam konteks itu, ia menilai buku karya Yusri Kasim memberikan perspektif penting mengenai bagaimana perdamaian Aceh tidak hanya dipertahankan melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi serta kesamaan persepsi dalam menentukan masa depan daerah.
Menurut Syahrizal, pembangunan Aceh setelah konflik perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan berkualitas, infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga akses terhadap layanan kesehatan.
Namun, ia menilai terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni aspek sosial, adat atau customary, serta agama dan spiritualitas.
“Selama ini banyak bicara membangun infrastruktur, membangun ekonomi, menjaga keamanan, kemudian memberikan akses layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau. Tapi ada yang penting lagi, yaitu sosial, customary, dan religious spiritual. Itu yang tidak banyak dibicarakan,” terangnya.
Syahrizal menilai pendekatan yang digunakan dalam buku tersebut menjadi salah satu kelebihannya karena tidak hanya melihat perdamaian dari aspek keamanan dan pembangunan, tetapi juga memasukkan perspektif sejarah, ekonomi, sosial, adat, serta kehidupan keagamaan masyarakat.
Ia berharap kajian mengenai pengalaman Aceh dalam merawat perdamaian terus dikembangkan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran, tidak hanya bagi masyarakat Aceh, tetapi juga bagi daerah atau negara lain yang memiliki
pengalaman konflik.
“Semoga setelah kegiatan ini ada hasil-hasil riset yang akan datang. Ada buku-buku yang bisa kita bedah, kita diskusikan, kita diseminasikan kepada publik,” pungkasnya.
Reporter: Rezi
