NUKILAN.id | Jakarta – Kehadiran “Admin Gerindra” di media sosial kian menjadi fenomena. Akun ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dalam merespons berbagai permasalahan yang disampaikan oleh warganet. Banyak netizen yang langsung menandai akun tersebut saat menghadapi kendala, mulai dari persoalan sehari-hari hingga isu publik.
Merespons hal ini, Nukilan.id menghubungi Nicholas Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, untuk menggali pandangan terkait peran Admin Gerindra. Menurutnya, meskipun akun ini dianggap inovatif dalam menangani pengaduan publik, terdapat beberapa tantangan yang tidak bisa diabaikan.
“Meskipun Admin Gerindra dapat menanggapi dan menangani banyak pengaduan publik, tentu terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, terutama yang terkait dengan kebijakan publik,” katanya kepada Nukilan.id, Rabu (11/12/2024).
Nicholas menambahkan bahwa Admin Gerindra tidak memiliki kewenangan hukum seperti lembaga negara, semisal Ombudsman atau institusi pemerintahan lainnya, untuk menindaklanjuti pengaduan secara formal. Namun, ia mengakui bahwa pengaruh Admin Gerindra dapat menjangkau pembuat kebijakan di tingkat tertentu.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sebagai bagian dari Partai Gerindra, Admin Gerindra memiliki batasan tersendiri.
“Admin Gerindra adalah alat komunikasi Partai Gerindra, yang notabene merupakan partai politik. Tentu ada visi, misi, hingga kepentingan tertentu yang melekat,” kata Nicholas.
Menurutnya, hal ini membuka kemungkinan adanya selektivitas dalam menangani pengaduan.
“Kemungkinan pilah-pilih bisa terjadi, terutama jika ada pengaduan yang dinilai lebih menguntungkan partai atau selaras dengan kepentingan politiknya,” imbuhnya.
Meski begitu, banyak warganet mengapresiasi respons cepat Admin Gerindra yang dianggap mampu menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak terkait. Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk memperkuat citra dan kepercayaan publik. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah
