Nukilan.id – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M. Rizal Falevi Kirani menyampaikan bahwa, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh sangat berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat. Karena banyak masyarakat Aceh yang kehilangan mata pencahariannya.
“Ini yang harus dipikirkan pemerintah, sehingga masyarakat tidak morat marit dalam memikirkan ekonomi dan hilangnya mata pencaharian. Dan yang perlu kita garis bawahi dengan berlakunya PPKM ini masyarakat kehilangan mata pencaharian,” kata Fahlevi kepada Nukilan.id, Jum’at (27/8/2021).
Menurutnya, pemerintah Aceh juga harus memikirkan bantuan tunai ataupun bantuan langsung untuk masyarakat yang terdampak PPKM. Dan bantuan tersebut dapat tersalurkan secara masif dan terstruktur.
“Kami dari komisi V sudah menyampaikan kepada pemerintah Aceh di saat PPKM diterapkan, karena penerapan ini sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat, jadi pemerintah harus mencari solusinya,” terang Fahlevi.
Selain itu, Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat dalam kondisi Pandemi Covid-19. Karena jangan sampai terjadi gejolak sosial di Masyarakat, susah untuk dibendung.
“Dari segi kesehatan, PPKM memang ideal menurut pemerintah, tetapi pemerintah juga jangan lupa bahwa, masayarakat juga butuh makan,” tegasnya.
Selain itu, saran Fahlevi, pemerintah Aceh harus melakukan pendekatan secara humanis dengan seluruh elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman bahwa, PPKM merupaka suatu solusi untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. []
Reporter: Hadiansyah
, M. Rizal Falevi Kirani menyampaikan bahwa, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh sangat berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat. Karena banyak masyarakat Aceh yang kehilangan mata pencahariannya.){kind=link}