NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim Sidak Gabungan Pemerintah Aceh menemukan sebuah mobil Isuzu Panther yang menggunakan tangki bahan bakar minyak (BBM) hasil modifikasi berkapasitas hingga 1.000 liter saat mengantre untuk mendapatkan solar di SPBU Lhong Raya, Aceh Besar, Jumat (14/8/2026).
Mobil tersebut ditemukan dalam operasi yang dilakukan Tim Sidak Gabungan Pemerintah Aceh bersama sejumlah unsur terkait untuk menindaklanjuti persoalan kelangkaan dan antrean BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan kendaraan tersebut telah dilengkapi tangki BBM berkapasitas besar serta pompa.
“Di sana ditemukan sebuah mobil Isuzu Panther dengan tangki BBM yang telah dimodifikasi hingga berkapasitas 1.000 liter yang dilengkapi pompa,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Selain tangki modifikasi, tim juga menemukan sejumlah pelat nomor kendaraan dengan nomor berbeda serta beberapa barcode. Sopir kendaraan dan barang bukti kemudian diserahkan kepada Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.
“Pemerintah Aceh mendukung proses penegakan hukum agar praktik penyalahgunaan BBM subsidi dapat dihentikan secara tuntas,” kata Nurlis
Temuan tersebut mendapat perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Pemerintah Aceh menyatakan apresiasi terhadap kerja Tim Sidak Gabungan dalam mengurai persoalan BBM subsidi yang berdampak pada masyarakat.
Tim yang melakukan operasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra. Anggotanya terdiri dari Biro Perekonomian Aceh, Dinas ESDM Aceh, Disperindag Aceh, SAM Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Dirkrimsus Polda Aceh, serta Dirintelkam Polda Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, yang memimpin Tim Pemerintah Aceh dalam penanganan kelangkaan semen dan BBM, juga memberikan apresiasi kepada tim yang terlibat.
“Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam penertiban kelangkaan BBM subsidi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, yang memimpin Tim Pemerintah Aceh dalam mengatasi kelangkaan semen dan BBM. “Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi diduga menjadi salah satu faktor yang turut menyebabkan antrean panjang di SPBU.”
Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr Dian Budi Dharma, yang turut mengikuti kegiatan tersebut, mengatakan tim sebelumnya telah memantau tiga SPBU yang mengalami antrean panjang.
Sidak pertama dilakukan di SPBU Lhong Raya dengan melibatkan unsur Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Pertamina. Di lokasi tersebut, tim menemukan langsung kendaraan yang diduga digunakan untuk menimbun solar.
Setelah pemeriksaan dilakukan, antrean di SPBU Lhong Raya berangsur terurai. Kendaraan yang sebelumnya mengantre satu per satu meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terlihat di dua SPBU lainnya yang sebelumnya terpantau mengalami antrean panjang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, meminta SAM Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tingkat manajemen SPBU, tetapi juga melibatkan seluruh operator,” katanya.
Robby juga meminta operator SPBU memperhatikan pola pengisian BBM subsidi, termasuk kendaraan yang melakukan pengisian secara tidak wajar atau berulang. Setiap indikasi dan kejanggalan diminta segera dilaporkan kepada pihak terkait agar potensi penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti.
Selain itu, Tim Penertiban Kelangkaan BBM Subsidi diminta melaporkan secara berkala kondisi SPBU yang masih mengalami antrean panjang.
“Kita tidak hanya ingin menemukan pelanggaran, tetapi juga memastikan penyebab antrean di setiap SPBU dapat diketahui dan segera ditangani. Karena itu, SPBU yang masih mengalami antrean perlu terus dipantau dan dilaporkan agar penanganannya berbasis kondisi di lapangan.”
Pemerintah Aceh menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran dan mengurangi antrean masyarakat di SPBU.
Mengutip pernyataan Gubernur Mualem, Nurlis mengatakan: “BBM subsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penyalahgunaan harus ditindak dan mata rantainya harus ditelusuri. Pengawasan akan terus kita lakukan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pengisian secara lancar.”
