Nukilan.id – Pada peringatan Hari Damai Aceh ke-17, Partai Demokrat terus berkomitmen untuk mengawal proses pelaksanaan implementasi MoU Helsinki agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Aceh.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh, Muslim, S.H.I, MM di sela acara Konsolidasi dan Silaturahmi bersama Pengurus DPC Demokrat Aceh Besar di Hotel Madinatul Zahra, Minggu (14/8/2022).
“Mari kita refresh kembali, dan kita kawal betul bagaimana pelaksanaan MoU ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan cita-citanya masyarakat. Tentunya kami dari Partai Demokrat menginginkan masyarakat Aceh yang damai dan sejahtera kedepan,” kata Anggota Komisi VI DPR-RI itu.
Ia menyebutkan, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan motor penggerak utama perdamaian di Aceh. Kata Muslim, perjuangan SBY dalam mewujudkan perdamaian Aceh itu tidak mudah, begitu panjang proses perjalanan yang ditempuh untuk bisa mengakhiri konflik yang telah berlangsung 32 tahun lamanya, hingga naskah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau MoU Helsinki itu terwujud pada 15 Agustus 2005 di Jenewa.
“Karena itu, Partai Demokrat Aceh akan terus kawal proses pelaksanaan MoU Helsinki ini, bahkan Ketum AHY telah mengintruksikan langsung untuk terus mengawal dan menjaga proses ini,” ujar Muslim.
Selain itu, kata Muslim, Partai Demokrat juga akan berkomitmen untikmenjadi garda terdepan dalam mengawal dan memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
“Bukan hanya itu, kami bersama teman-teman DPR-RI lainnya juga tetap terus mengawal bagaimana perpanjangan dana Otsus Aceh betul-betul terwujud. Selama ini hanya 20 tahun, kita harapkan kedepan paling minim 40 tahun, bahkan kita minta supaya dana Otsus bisa diperpanjang untuk selamanya,” ungkapnya.
Makanya, kata Muslim, Partai Demokrat akan terus mengawal dan memperjuangkan dengan seluruh kekuatan agar perpanjangan dana Otsus Aceh ini bisa betul-betul terwujud, termasuk implementasi MoU Helsinki, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat Aceh. [Wanda]
