NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum, tetapi juga perlu memperhatikan trauma penyintas, kehilangan ruang sosial dan mata pencaharian, serta kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan sosial dan humaniora dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan penghidupan mereka.
Hal tersebut menjadi salah satu catatan Tim Literasi Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah melakukan kunjungan lapangan selama sekitar 10 hari di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Temuan tersebut dibahas dalam webinar seri #UpdateSumatera bertajuk “Refleksi Tim Literasi Kebencanaan: Catatan Lapangan dari Aceh Utara & Aceh Tamiang” pada Jumat (16/10).
Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menyampaikan bahwa pendekatan ilmu sosial dan humaniora dibutuhkan untuk memahami kerentanan penduduk, kemampuan masyarakat, serta hubungan sosial yang memengaruhi proses pemulihan setelah bencana.
“Pemulihan juga harus menempatkan manusia, komunitas, dan keberlanjutan penghidupan sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, webinar tersebut menjadi wadah untuk merefleksikan pengalaman tim selama berada di lapangan, bukan untuk memaparkan hasil akhir penelitian. Berbagai catatan yang terkumpul akan digunakan untuk mengevaluasi pendekatan, menemukan persoalan yang belum tertangani, dan menentukan langkah lanjutan.
Kehilangan Ruang Hidup dan Identitas Komunitas
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN, Yumasdaleni, mengungkapkan bahwa dampak bencana tidak terbatas pada kerusakan bangunan dan infrastruktur. Saat mengunjungi Kecamatan Sawang, Aceh Utara, tim mendatangi kawasan yang dua desanya dilaporkan hanyut akibat banjir bandang.
Di lokasi tersebut, tim melihat perubahan bentang sungai serta kerusakan yang berdampak pada rumah, kebun, sekolah, masjid, dan tempat berkumpul masyarakat. Sebagian warga bahkan tidak lagi tinggal di kawasan tersebut.
Bencana juga menimbulkan persoalan administrasi bagi masyarakat karena sejumlah dokumen penting hilang atau musnah. Dokumen keluarga, termasuk buku nikah, perlu diurus kembali, sementara fasilitas pelayanan setempat turut terdampak.
“Yang paling sulit dipulihkan itu adalah identitas komunitas,” ujar Yumasdaleni.
Selama wawancara, tim menemukan bahwa menceritakan kembali pengalaman bencana dapat memunculkan kesedihan mendalam pada warga. Salah satu wawancara bahkan dihentikan ketika responden mulai mengalami tekanan emosional.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi peneliti untuk mempertimbangkan kondisi emosional responden, menghormati batas kesediaan mereka dalam berbagi cerita, serta menerapkan etika selama proses pengumpulan data.
Yumasdaleni menekankan bahwa pengalaman dan harapan warga harus ditindaklanjuti agar tidak berhenti sebagai bahan laporan maupun publikasi ilmiah.
“Catatan lapangan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan dan peluang tindak lanjut yang realistis sesuai kebutuhan warga,” tekannya.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga mengidentifikasi kebutuhan air minum bersih di Aceh Utara. Kebutuhan itu telah ditindaklanjuti melalui koordinasi di lingkungan BRIN. Hal ini menunjukkan pentingnya menghubungkan informasi yang diperoleh di lapangan dengan pihak yang mampu memberikan respons sesuai kebutuhan masyarakat.
Memahami Bencana melalui Lingkungan dan Pengetahuan Lokal
Peneliti Pusat Riset Pendidikan (PRP) BRIN, Shiyamu Manurung, menyoroti perubahan bentang alam di sejumlah wilayah Aceh hingga Aceh Utara. Berdasarkan pengamatannya, kawasan yang sebelumnya masih memiliki tutupan hutan kini banyak berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Meski demikian, pengamatan tersebut belum dapat menjadi bukti langsung mengenai penyebab bencana. Perubahan penggunaan lahan tetap perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami keterkaitan antara pengelolaan lingkungan dan risiko kebencanaan.
Shiyamu juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki beragam cara dalam memahami bencana. Sebagian menghubungkannya dengan agama, takdir, kepemimpinan, maupun kondisi lingkungan.
Menurutnya, literasi kebencanaan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat, selain mengandalkan penjelasan ilmiah dan kebijakan formal.
“Ekologi yang dilihat dalam keseimbangan memang merupakan sesuatu hal yang harus menjadi perhatian, baik itu kelompok agama, kelompok budaya, kebijakan pemerintah dan sebagainya,” tutur Shiyamu.
Ia menambahkan, penguatan literasi kebencanaan perlu didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat. Pengalaman tersebut dapat membentuk pemahaman sekaligus menjadi bekal dalam menentukan langkah ketika menghadapi kejadian serupa pada masa mendatang.
Memulihkan Ruang Sosial dan Ketahanan Masyarakat
Peneliti Pusat Riset Pendidikan (PRP) BRIN, Ramadoni, menyoroti fungsi ruang sosial informal dalam mendukung pemulihan masyarakat Aceh. Berdasarkan pengamatan tim, kedai kopi relatif cepat kembali beroperasi meskipun sebagian warga masih tinggal di tenda maupun hunian sementara.
Kedai kopi tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk bertukar informasi dan mengoordinasikan kegiatan bersama.
“Hal yang tidak selesai melalui regulasi kantor bahkan itu akan dengan mudah bisa diselesaikan melalui kedai kopi,” ungkap Ramadoni.
Ia menilai, kedai kopi dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk meningkatkan literasi kebencanaan dan menyelenggarakan pelatihan. Selain itu, keterlibatan tokoh agama, penyuluh agama, perguruan tinggi, serta jaringan lokal diperlukan untuk menjangkau masyarakat, membantu pemulihan nonfisik, dan mendukung kegiatan penelitian.
Dalam proses pengumpulan data, kolaborasi tim dengan mitra lokal berhasil menghimpun lebih dari 3.000 respons kuesioner. Jumlah tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1.000 respons.
BRIN Siapkan Pengembangan Literasi Kebencanaan
Sebagai tindak lanjut, tim merencanakan penyusunan tiga modul literasi kebencanaan yang ditujukan bagi masyarakat, lingkungan sekolah, serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.
Modul tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan di berbagai wilayah dengan tetap menyesuaikan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.
Sejumlah agenda juga direncanakan pada 2027, meliputi pengembangan model literasi bencana berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, restorasi lahan, serta penyusunan peta kerentanan sosial dan peta jalan perlindungan sosial pascabencana.
Selain itu, tim merencanakan riset aksi pemberdayaan perempuan dan pengolahan sedimen lumpur banjir berbasis komunitas di Desa Dayah Huseen dan Menasah Mancang.
Melalui refleksi hasil kunjungan lapangan tersebut, BRIN berupaya menghubungkan pengalaman masyarakat dengan penyusunan program pemulihan yang sesuai dengan kondisi setempat. Catatan dari Aceh Utara dan Aceh Tamiang diharapkan menjadi bahan pengembangan literasi kebencanaan yang tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menjawab kebutuhan warga dan mendukung pemulihan dalam jangka panjang. []
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
