NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi saat melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, Aceh Jaya, dan Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada 19–20 Juli 2026.
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, mengatakan, hasil pemantauan di beberapa SPBU menemukan sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Di Meulaboh, petugas mendapati kendaraan yang mengantre di SPBU dengan pelat nomor depan dan belakang berbeda. Selain itu, kondisi kendaraan juga terlihat usang dan tidak laik jalan sehingga diduga merupakan kendaraan pengerit.
Petugas juga menemukan kendaraan jenis pick up yang diduga digunakan untuk mengumpulkan BBM subsidi. Di bagian belakang kendaraan terdapat sejumlah jerigen sebagai tempat penampungan BBM yang dibeli dari beberapa SPBU. Modus yang digunakan adalah mengalirkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam jerigen menggunakan selang.
“Kendaraan-kendaraan tersebut diduga sebagai pengerit dengan modus helikopter. Pengemudi mobil melakukan pembelian BBM subsidi di beberapa SPBU dan BBM yang berada di tangki mobil dialirkan ke jerigen untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Tentu ini (pelanggaran) kita berikan sanksi tegas,” papar pria yang biasa dipanggil Baher ini.
Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas juga memberikan pembinaan kepada pengelola SPBU agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk praktik penggunaan banyak QR Code untuk memperoleh alokasi BBM subsidi secara tidak sah.
“Hati-hati dalam menerima atau melayani mobil-mobil yang selama ini disinyalir menjadi mobil pengerit di mana mobil ini memiliki banyak QR Code dan digunakan untuk mengambil alokasi atau mengambil jatah BBM untuk kemudian dijual kembali kepada yang lain. Ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.
BPH Migas menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Apabila ditemukan penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, pengelola SPBU diminta segera melaporkannya kepada BPH Migas atau Pertamina Patra Niaga untuk ditindaklanjuti.
Selain itu, pengelola SPBU juga diminta memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah agar setiap kendala dalam distribusi BBM dapat segera diatasi.
Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah SPBU di Aceh, termasuk di Kota Sabang yang berada di Pulau Weh sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, stok BBM dipastikan dalam kondisi aman. Peningkatan aktivitas di SPBU disebut dipengaruhi oleh peralihan sebagian masyarakat dari penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
“Pulau Weh merupakan salah satu wilayah terdepan dan terluar di ujung barat Indonesia. Kami turun langsung untuk memastikan stok BBM mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, serta harga BBM bersubsidi yang dijual benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah,” tuturnya.
BPH Migas juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah, badan usaha penugasan, penyalur, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan subsidi dinikmati oleh pihak yang berhak.
“Harus menjadi perhatian kepada seluruh penyalur agar dalam melaksanakan penyaluran, wajib sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan,” tutupnya.
Kegiatan pemantauan tersebut turut didampingi Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Misbah Buchori dan Sales Branch Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Ferdi Fajrian Adicandra.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi saat melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, Aceh Jaya, dan Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada 19–20 Juli 2026.){kind=link}