NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyebutkan Aceh berhasil meraih nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi di Pulau Sumatera serta menempati peringkat ketujuh secara nasional pada 2025.
Kepala Kesbangpol Aceh, Munawar, mengatakan berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh memperoleh skor 83,43 poin dan menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Sumatera.
“Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh memperoleh skor 83,43 poin dan menempati peringkat ke 7 nasional, sekaligus menjadi provinsi nilai IDI tertinggi di pulau Sumatera,” kata Munawar di Banda Aceh, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Aceh terus tumbuh secara sehat dan kondusif. Keberhasilan itu juga dinilai sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga iklim demokrasi yang aman, inklusif, dan berlandaskan hukum.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Aceh berjalan semakin baik. Partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah, serta kerjasama semua pihak menjadi faktor penting dalam peningkatan ini,” ujarnya.
Munawar menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia mengukur kualitas demokrasi daerah melalui sejumlah indikator, mulai dari aspek kebebasan sipil, kesetaraan, hingga kapasitas lembaga demokrasi.
Dalam penilaian tahun 2025, Aceh mencatat skor tinggi pada seluruh aspek tersebut, yakni kebebasan sebesar 86,96 poin, kesetaraan 80,87 poin, serta kapasitas lembaga demokrasi sebesar 83,02 poin.
Ia menuturkan, capaian tersebut menunjukkan lonjakan signifikan setelah dalam dua tahun terakhir nilai IDI Aceh sempat mengalami penurunan. Pada 2024, skor IDI Aceh berada di angka 75,80 poin, kemudian meningkat menjadi 83,43 poin pada 2025, sekaligus melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 78,19 poin.
Munawar menambahkan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat kualitas demokrasi, terutama melalui peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta pendidikan politik bagi masyarakat.
“Memang masih ada beberapa indikator yang perlu diperkuat, namun secara umum capaian ini menjadi energi positif bagi Aceh untuk terus menjaga demokrasi berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Munawar.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
