Nukilan.id – Pada akhir Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa ada 10 provinsi di Indonesia yang masih menyimpan uang atau simpanan kas daerah mencapai Triliunan, salah satunya Pemda Aceh Rp4,426 Triliun yang disimpan dalam bentuk Giro atau deposito di Bank.
Padahal secara makro Perekonomian masyarakat Provinsi Aceh masih dalam keadaan susah. Hal ini ditandai dengan Aceh masih menduduki tingkat kemiskinan yang tinggi,” kata Akademisi dan Pengamat Ekonomi Dr Amri, SE Msi pada diskusi tentang Refleksi Pemerintahan Aceh Tahun 2021, dalam keterangannya kepada Nukilan.id Jum’at (7/1/2022).
Ia menjelaskan, Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten-Kota dari 285 Kecamatan, dan 6495 Desa dengan jumlah penduduk 5,3 Juta jiwa, dimana umumnya masyarakat Aceh hidup di sektor Pertanian, Peternakan Perikanan, dan Perkebunan serta UMKM yang tersebar diseluruh Aceh.
Pemerintah Aceh belum ada konsep yang jelas dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, walaupun selama ini telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun masih pada tingkat meraba-raba dan tidak jelas dan tidak berkesinambungan serta terputus akibat pergantian pejabat yang membidanginya,” ucap Dr Amri.
Kata dia-Dr Amri agar membangkitkan kembali ekonomi Aceh harus memiliki minimal tiga konsep utama yaitu Sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan.
Untuk membangkitkan ketiga sektor ini, pemerintah Aceh dan Kabupaten-kota harus menjadikan ketiga konsep sebagai produk unggulan dasar dan disesuaikan dengan Potensi daerah masing-masing.
Selanjutnya untuk pelaksanaan, pemerintah Aceh dan Kabupaten dan kota dapat memberdayakan Sumber Daya Manusia yang tersedia, memanfaatkan tenaga penyuluh yang professional untuk membantu masyarakat yang mempercepat jalannya ketiga konsep tersebut, ujar Dr Amri.
Menurutnya, Pemerintah tidak perlu untuk mundur kebelakang, karena ketiga konsep ini sudah pernah dijalankan pada tahun 1980 an melalui pemberdayaan Koperasi mandiri dan terbatas karena konflik di Aceh.
Sekurang kurangnya hasil ketiga sektor tersebut bisa diolah oleh UMKM kemuadian dipasarkan kembali untuk kebutuhan di Daerah, pasar Nasional dan bahkan Pasar Internasional.
“Ketimbang menyimpan Uang di Bank oleh Pemda Aceh, alangkah baiknya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Kalau ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pasti Kesejahteraan Rakyat bisa Terwujud,” sebut Amri.
Oleh karena itu, persoalan Kemiskinan bukanlah Persoalan Remeh Temeh, banyak hasil penelitian diseluruh dunia bahwa Konflik itu mucul dari persoalan Ekonomi atau Tingkat Kemiskinan.
“Bangun Ekonomi Generasi Muda Aceh melalui Youth Aceh Creative Hub dan hidupkan Pelabuhan pelabuhan kecil untuk kegiatan ekonomi di seluruh pesisir Aceh, tidak ada yang namanya Provinsi Miskin, yang ada ialah Provinsi salah urus,” pungkasnya.
