NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pelaksanaan sejumlah program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana telah mencapai 52,9 persen. Dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp515,22 miliar, sebanyak Rp272,37 miliar telah direalisasikan.
Kapoksowil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya progres positif. Namun, percepatan pelaksanaan tetap diperlukan mengingat waktu pelaksanaan program hingga akhir 2026 semakin terbatas.
“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” kata Safrizal dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Dari sejumlah sektor yang dikerjakan, pembangunan dan pemulihan irigasi menjadi program dengan tingkat realisasi tertinggi. Dari pagu Rp147,47 miliar, anggaran yang telah terserap mencapai Rp110,68 miliar atau sekitar 75,1 persen.
Untuk jaringan irigasi tersier yang tersebar di 13 kabupaten/kota, progres realisasinya telah mencapai 96 persen. Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan di wilayah yang sama telah mencapai 88 persen.
Program optimasi lahan (Opla) untuk pemulihan sawah yang mengalami kerusakan ringan juga mencatat perkembangan cukup signifikan. Dari total anggaran yang tersedia, realisasi telah mencapai Rp91 miliar atau 58,46 persen yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota.
Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).
Berbeda dengan Opla, rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang masih memiliki progres yang lebih rendah. Dari total anggaran Rp200,42 miliar, baru Rp64,34 miliar atau sekitar 32 persen yang terealisasi.
Kegiatan rehabilitasi sawah rusak sedang tersebut melibatkan kelompok tani bersama TNI di sejumlah daerah, yakni Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota telah menyerap Rp6,34 miliar dari total pagu Rp11,66 miliar. Persentase realisasinya mencapai sekitar 54 persen.
Pengerjaan fisik JUT dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
Safrizal meminta perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, serta pemerintah daerah mempertahankan koordinasi dan memperkuat kerja sama agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.
“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” jelas Safrizal.
Selain mengejar percepatan pekerjaan, Safrizal turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, transparansi dibutuhkan agar masyarakat dan seluruh pihak dapat ikut mengawasi sekaligus berkontribusi dalam proses percepatan pemulihan.
“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” ujar Safrizal.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
