NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Peserta aksi, Nanda Herlita, menilai pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Aceh di lantai I Kantor Gubernur Aceh, Rabu (12/8/2026), belum menghasilkan titik terang atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Nanda mengatakan, tuntutan massa antara lain menyangkut pemulihan korban konflik dan korban bencana alam. Menurutnya, persoalan tersebut ditemukan langsung saat mereka turun ke lapangan.
“Poin tuntutan yang kita sampaikan jelas. Yang pertama adalah pemulihan terhadap korban konflik dan korban bencana alam. Ketika kita turun ke lapangan, kita menemukan bahwa korban konflik juga menjadi korban bencana alam. Itu yang kita sampaikan tadi,” kata Nanda kepada Nukilan, Rabu (12/8/2026).
Namun, ia menilai dialog belum menghasilkan keputusan karena pejabat yang menemui massa bukan pihak yang menjadi sasaran mereka.
“Menurut saya, kita belum menemukan titik terang karena yang menemui kita bukan orang yang kita sasar, bukan orang yang ingin kita temui. Pengambil kebijakan yang kita harapkan tidak hadir,” ujarnya.
Nanda mengatakan Pemerintah Aceh kemudian menyampaikan bahwa pertemuan dengan pengambil kebijakan akan diagendakan kembali. Massa, kata dia, meminta pemerintah yang menentukan jadwal pertemuan tersebut.
“Tadi disampaikan bahwa kita akan diagendakan untuk bertemu lagi. Kita sudah melakukan segala cara untuk bisa bertemu jauh-jauh hari. Jadi, maunya mereka saja yang mengagendakan dan kita yang mengikuti jadwal mereka,” katanya.
Selain persoalan korban konflik dan bencana, Nanda menyebut sejumlah masalah masyarakat yang menurutnya belum terselesaikan, mulai dari pendidikan, hunian sementara atau huntara, hilangnya lahan pertanian akibat longsor, hingga akses jalan.
“Yang masih menjadi persoalan itu banyak. Yang krusial seperti pendidikan, kemudian huntara, lapangan pekerjaan yang hilang, misalnya sawah dan kebun yang masih tertimbun longsor. Akses jalan juga masih banyak yang belum diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit. Sebagian warga bahkan tidak dapat mengikuti aksi karena harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kita tahu masyarakat yang kita ajak sebenarnya sedang susah. Kalau sehari tidak jualan, kami tidak bisa makan. Jadi, mereka tidak bisa datang ke sini. Sebegitu sebenarnya carut-marutnya kondisi ekonomi kita saat ini,” ujarnya.
Terkait kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, Nanda menilai respons pemerintah masih lambat dibandingkan organisasi masyarakat sipil yang turun langsung ke lapangan.
“(Respons pemerintah) lambat. Kalau saya lihat, bahkan orang-orang NGO yang turun mungkin lebih cepat,” sebut Nanda. []
Reporter: Sammy
