NUKILAN.ID | INDEPTH – Sudaryono dipercaya Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional karena dinilai memahami konsep Makan Bergizi Gratis sekaligus menguasai rantai pasok pangan. Namun, ia langsung dihadapkan pada persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, perkara hukum, hingga ribuan dapur yang perlu dibenahi. Pergantian pimpinan belum otomatis mengakhiri berbagai masalah yang membelit BGN.
Sudaryono memasuki kantor Badan Gizi Nasional (BGN) menjelang sore hari. Sejak pukul satu siang, para wartawan telah menunggu kedatangannya. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, mantan Wakil Menteri Pertanian itu lebih dulu menuju lantai sembilan untuk melakukan konsolidasi bersama jajaran internal lembaga yang kini dipimpinnya. Sekitar pukul lima sore, ia akhirnya turun dan menemui awak media.
Momen pertemuan perdana tersebut berlangsung dengan fasilitas yang belum sepenuhnya siap. Tidak tersedia panggung konferensi pers maupun perangkat pengeras suara. Sambil meminta maaf kepada wartawan, Sudaryono menyampaikan teguran kepada jajaran internal BGN terkait kondisi tersebut.
Menurutnya, ketiadaan pengeras suara bukan sekadar persoalan teknis. Informasi kepada publik merupakan hal penting sehingga harus disampaikan secara baik. Karena itu, perangkat komunikasi sebuah lembaga semestinya dipersiapkan secara memadai.
Situasi sederhana pada hari pertamanya itu seakan menjadi gambaran tantangan yang jauh lebih besar. Sudaryono kini memimpin lembaga yang bertanggung jawab menjalankan salah satu program prioritas sekaligus paling ambisius di era pemerintahan Prabowo.
Ia pun tidak berusaha menutupi berbagai persoalan yang telah ada di tubuh BGN. Di hadapan wartawan, Sudaryono secara terbuka mengakui masih adanya persoalan tata kelola, kurangnya transparansi, dugaan penyimpangan, hingga pelanggaran hukum.
“Kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum, dan juga ada ketidaktransparanan yang selama ini ada,” kata pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut saat ditemui Inilah.com.
Pernyataan itu menjadi sinyal awal arah kepemimpinannya. Sudaryono mengambil alih lembaga yang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Di tengah perluasan Program Makan Bergizi Gratis, beragam persoalan belum terselesaikan, mulai dari keamanan pangan, kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akurasi data penerima manfaat, rantai distribusi, tunggakan pembayaran, hingga dugaan pelanggaran hukum.
Mas Dar mengatakan bahwa Presiden Prabowo memintanya menggunakan pendekatan yang sederhana namun tegas, yakni run into the problem. Bukan menghindari atau berputar di sekitar persoalan, melainkan menghadapinya secara langsung untuk kemudian menyelesaikannya.
Persoalannya, dapur BGN sudah terlanjur membara.
Pertimbangan di Balik Keputusan Istana
Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan ajudan pribadinya, Dadan Hindayana atau Mas Dar, untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan.
Prasetyo menjelaskan, Mas Dar bukan sosok yang baru mengenal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program tersebut masih berupa gagasan, ia telah terlibat dalam berbagai pembahasan, mulai dari diskusi awal, penyusunan konsep, hingga perumusan aspek teknis pelaksanaannya.
“Beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya Program Makan Bergizi Gratis,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Selain keterlibatan sejak tahap awal, pengalaman Mas Dar sebagai Wakil Menteri Pertanian juga menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah. Posisi tersebut membuatnya memahami sektor hulu yang menopang keberlangsungan MBG, termasuk memastikan ketersediaan beras, telur, daging ayam, sayuran, serta berbagai komoditas pangan lain yang setiap hari dibutuhkan oleh dapur pelayanan.
Pemerintah meyakini pengalaman tersebut akan memudahkan Mas Dar dalam menyelaraskan kebutuhan BGN dengan kapasitas produksi pangan nasional. Untuk memastikan fokus penuh terhadap tugas barunya, ia juga dipastikan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Pertimbangan yang disampaikan Istana dinilai cukup beralasan. MBG tidak sekadar berbicara tentang membagikan makanan kepada penerima manfaat. Di balik satu porsi makanan terdapat rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, pedagang, penyedia jasa transportasi, pengelola dapur, pemerintah daerah, sekolah, hingga aparat pengawas.
Apabila satu saja mata rantai tersebut mengalami gangguan, dampaknya dapat dirasakan oleh keseluruhan program. Kualitas bahan pangan yang buruk berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Keterlambatan distribusi dapat mengurangi mutu makanan yang disajikan. Sementara proses pengadaan yang tidak transparan berisiko membuka peluang praktik permainan harga. Di sisi lain, dapur yang menangani terlalu banyak penerima manfaat juga berpotensi kehilangan kendali terhadap aspek sanitasi maupun ketepatan waktu penyajian.
Mas Dar menyatakan telah memahami sebagian tantangan tersebut. Menurutnya, sejak tahap awal ia ikut mengikuti pembahasan mengenai MBG dan selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian juga terlibat dalam persoalan rantai pasok yang berkaitan dengan program tersebut. Berbagai keluhan maupun laporan dari sejumlah daerah, kata dia, telah lama diterimanya.
Bakom RI juga mengemukakan pertimbangan lain terkait penunjukan tersebut. Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa Satria menilai latar belakang Mas Dar sebagai anak petani menjadi nilai tambah karena dianggap memahami kondisi produsen pangan di tingkat akar rumput.
Menurut Hariqo, Mas Dar dinilai mengenal berbagai persoalan yang dihadapi petani, peternak, pekebun, hingga nelayan. Kelompok-kelompok tersebut merupakan penopang utama rantai pasok MBG sekaligus pihak yang diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan program. Selain itu, pendidikan Mas Dar di National Defense Academy Jepang juga dipandang menjadi modal penting, mengingat Jepang telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program makan bergizi di sekolah.
Meski demikian, pengalaman di bidang pertanian dinilai belum sepenuhnya menjawab seluruh tantangan yang akan dihadapi BGN. Tugas Mas Dar tidak hanya memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, tetapi juga mencakup pengawasan keamanan makanan, validitas data penerima manfaat, akuntabilitas penggunaan anggaran, penerapan standar operasional dapur, tata kelola pengadaan barang, pengawasan terhadap mitra pelaksana, hingga penegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
Dengan cakupan tugas yang demikian luas, Kepala BGN tidak hanya berperan sebagai pengelola dapur. Jabatan tersebut mengemban tanggung jawab mengoordinasikan jaringan program berskala nasional yang membentang dari tingkat pusat hingga memastikan makanan bergizi benar-benar tersaji di meja anak-anak di berbagai daerah di Indonesia.
Warisan yang Ditinggalkan Nanik
Pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pengunduran diri Nanik tidak akan menghentikan proses pembenahan di tubuh BGN.
Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa reformasi sebuah lembaga tidak bergantung pada sosok tertentu. Bahkan sebelum terjadi pergantian pimpinan, BGN telah melakukan perombakan terhadap lima pejabat eselon I sekaligus merekrut pejabat dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Komposisi tersebut disusun untuk memperkuat sejumlah sektor yang selama ini dinilai masih lemah, mulai dari tata kelola keuangan, pengawasan administrasi, koordinasi dengan sekolah, hingga penerapan standar kesehatan dan gizi.
Selain itu, BGN juga membentuk tim reformasi kelembagaan. Tim ini bertugas mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk meninjau kembali ketepatan sasaran para penerima manfaat.
Menurut Kurnia, lebih dari 20 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dievaluasi guna memastikan seluruhnya mematuhi petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur (SOP). Apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi ketentuan, tindakan administratif dapat dijatuhkan.
Pengawasan terhadap program sebesar ini memang tidak bisa hanya dilakukan dari kantor pusat. Setiap SPPG memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi pemasok, kapasitas produksi, tenaga kerja, maupun kondisi di lapangan. Tanpa sistem pemantauan yang memadai, BGN berpotensi baru mengetahui persoalan setelah makanan terdistribusi atau bahkan setelah muncul korban.
Dalam situasi tersebut, tantangan yang dihadapi Mas Dar menjadi jauh lebih kompleks. Di satu sisi, ia harus memastikan program tetap berjalan. Di sisi lain, ia juga dituntut membenahi berbagai kelemahan yang ada. Menghentikan seluruh operasional berpotensi mengganggu penerima manfaat sekaligus pelaku usaha yang menggantungkan usahanya pada program tersebut. Namun, meneruskan program tanpa melakukan perbaikan juga dapat memperbesar risiko munculnya persoalan baru.
Mas Dar memilih opsi kedua dengan menekankan komitmen untuk melakukan pembenahan. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat maupun pegawai BGN sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Siapa pun yang diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka, harus mengikuti proses yang berlaku. Sementara itu, BGN akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan.
Di saat bersamaan, ia meminta seluruh pegawai lainnya tetap menjalankan tugas seperti biasa.
“Urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, penyelidikan, dan penyidikan kepada penegak hukum,” ujarnya. Ia mengatakan BGN akan mendukung proses tersebut, tetapi tidak boleh tenggelam dalam pesimisme.
Menurut Mas Dar, tata kelola yang sebelumnya tertutup harus dijawab melalui sistem yang terbuka dan akuntabel. Ia tidak menginginkan pelaksanaan program lagi bergantung pada arahan individu, kedekatan personal, maupun instruksi yang bersifat informal.
“Yang tadinya gelap harus menjadi terang, yang tadinya mungkin tidak transparan harus transparan,” katanya. “Tidak boleh lagi tergantung pada orang per orang. Harus by system. Trust in system.”
Pernyataan tersebut menjadi komitmen penting mengingat ketergantungan terhadap figur maupun instruksi informal selama ini kerap menjadi sumber persoalan dalam birokrasi. Sistem yang lebih mengandalkan kedekatan personal berpotensi memunculkan perlakuan istimewa, proses pengadaan yang tertutup, hingga pengambilan keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan.
Mas Dar juga mengingatkan seluruh pihak agar waspada terhadap siapa pun yang mencatut namanya. Ia meminta pengelola SPPG maupun jajaran BGN segera melaporkan apabila ada pihak yang mengaku sebagai saudara, keluarga, teman, alumni, atau orang dekatnya untuk meminta uang ataupun memperoleh perlakuan khusus.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa ia menyadari besarnya potensi penyalahgunaan nama dalam program yang melibatkan anggaran besar serta ribuan mitra. Namun demikian, peringatan secara lisan saja belum cukup. BGN tetap memerlukan mekanisme pengaduan yang jelas, perlindungan terhadap pelapor, sistem pencatatan berbasis digital, serta tindak lanjut yang transparan dan dapat dipantau.
Gagasan Baik, Eksekusi Dinilai Serampangan
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memandang pergantian pucuk pimpinan dari sudut yang berbeda. Menurutnya, persoalan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terletak pada sosok yang menjabat sebagai Kepala BGN.
Bagi Agus, persoalan mendasarnya justru berada pada rancangan program itu sendiri.
“Ini program bagus, tapi ugal-ugalan menerapkannya,” kata Agus dikutip dari Inilah.com.
Ia berpandangan MBG dijalankan layaknya program berbasis instruksi tanpa ditopang fondasi kebijakan, kajian teknis, maupun tata kelola yang benar-benar matang. Menurutnya, regulasi justru disusun ketika program telah berjalan sehingga berbagai persoalan baru ditangani setelah muncul di lapangan.
Agus mengungkapkan bahwa sejak akhir 2024 dirinya telah mengingatkan pemerintah untuk terlebih dahulu mengkaji sejumlah pertanyaan mendasar. Di antaranya, apakah seluruh anak memang perlu memperoleh makanan gratis, berapa kapasitas ideal satu dapur dalam melayani penerima secara aman, bagaimana proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan dilakukan, serta berapa lama jeda antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi oleh anak-anak.
Sekilas pertanyaan tersebut tampak sederhana. Namun, menurut Agus, hal-hal itu justru menjadi faktor penting yang menentukan aspek keselamatan penerima manfaat. Ia menilai makanan yang diproduksi dalam jumlah besar lalu didistribusikan dalam waktu yang relatif lama memiliki tingkat risiko yang berbeda dibandingkan makanan yang dimasak dan langsung dikonsumsi di lokasi.
Agus kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan sejumlah kasus keracunan yang terjadi selama implementasi program MBG. Karena itu, ia mengaku pernah meminta pemerintah menghentikan sementara perluasan program agar dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Moratorium dulu. Pastikan metodenya, siapa yang menerima, dan bagaimana pengawasannya. Evaluasi, baru diteruskan,” ujarnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti pola penyelenggaraan SPPG yang dinilainya berpotensi membuka ruang penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Bahkan, ia menyebut program tersebut berpotensi menjadi “bancakan korupsi” karena mekanisme tata kelola yang lazim diterapkan dalam proyek pemerintah dinilai belum dijalankan secara memadai.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Agus dan bukan berarti menyimpulkan bahwa seluruh SPPG maupun pelaksana MBG terlibat dalam praktik korupsi. Namun demikian, kritik tersebut menunjukkan tingginya tingkat keraguan terhadap tata kelola program tersebut.
Sebagai alternatif, Agus mengusulkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya melalui pelibatan kantin sekolah. Menurutnya, model seperti itu dapat memangkas rantai distribusi sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
“Kenapa tidak diserahkan kepada kantin sekolah saja sehingga ekonomi masyarakat bergerak?” katanya.
Meski demikian, usulan tersebut tetap memerlukan standar operasional dan sistem pengawasan yang memadai. Kapasitas setiap kantin sekolah juga tidak sama. Namun, menurut Agus, gagasan itu setidaknya menyoroti kelemahan utama sistem yang terlalu tersentralisasi. Semakin panjang rantai distribusi dan jalur komando, semakin banyak pula titik yang berpotensi mengalami kebocoran dan membutuhkan pengawasan.
Terkait penunjukan Mas Dar, Agus mengaku tetap bersikap skeptis. Ia menilai pengalaman yang dimiliki di sektor pertanian belum tentu mampu menjawab persoalan yang berkaitan dengan gizi, keamanan pangan, kelembagaan, maupun pengawasan anggaran.
Ia juga mempertanyakan mengapa unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memiliki peran yang lebih besar dalam struktur BGN. Padahal, lembaga tersebut memiliki kompetensi sekaligus kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.
Pada akhirnya, Agus menilai pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan persoalan apabila desain program tidak ikut dibenahi.
“Cuma memindahkan persoalan dari Nanik ke Sudaryono,” ujarnya.
Kuat di Hulu, Berat di Hilir
Di atas kertas, Mas Dar memiliki bekal yang dibutuhkan untuk memimpin BGN. Ia memahami dunia pertanian, terlibat dalam pembahasan awal program MBG, memiliki jaringan politik yang luas, serta mengenal rantai pasok pangan dari sisi produksi.
Namun, modal tersebut sekaligus menunjukkan tantangan yang harus dihadapinya. Pengalamannya lebih banyak berada di sektor hulu, sementara persoalan paling kompleks di BGN justru banyak berada pada sisi hilir.
Petani mampu menghasilkan beras dan sayuran dalam jumlah memadai. Peternak juga sanggup menyediakan telur dan ayam sesuai kebutuhan. Namun, siapa yang menjamin harga pengadaan tetap wajar? Siapa yang memastikan kualitas bahan pangan saat tiba di dapur? Siapa yang mengawasi agar makanan tidak terlalu lama berada dalam proses distribusi? Siapa yang mendata para penerima manfaat, mengontrol para mitra, sekaligus memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran?
Permasalahan utama BGN bukan sekadar soal ketersediaan bahan pangan. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana bahan tersebut dibeli, diproses, disalurkan, hingga dipertanggungjawabkan kepada publik.
Mas Dar mengatakan keselamatan dan kecukupan gizi anak harus menjadi sasaran utama. Ia juga ingin bahan pangan MBG berasal dari UMKM, petani, dan peternak dengan standar keamanan yang jelas. Ia mengakui kasus keracunan dapat dipicu bukan hanya oleh proses memasak, tetapi juga bahan baku yang tidak memenuhi standar, mulai rusak, atau kedaluwarsa.
Meski demikian, hingga kini ia belum menyampaikan target yang terukur untuk 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Saat ditanya mengenai tunggakan anggaran MBG sebesar Rp1,6 triliun pada 2025, Mas Dar hanya menjawab bahwa persoalan tersebut akan dipelajari lebih dahulu sebelum dicarikan solusi.
Jawaban tersebut dapat dipahami mengingat ia baru saja dilantik. Namun, ruang toleransi publik tentu tidak akan berlangsung lama.
BGN membutuhkan agenda awal yang dapat diukur secara jelas. Misalnya, berapa jumlah SPPG yang akan diaudit, berapa dapur yang masih belum memenuhi standar, berapa penerima manfaat yang perlu diverifikasi ulang, bagaimana penyelesaian tunggakan anggaran dilakukan, serta kapan sistem pengawasan berbasis digital mulai diberlakukan.
Apabila target tersebut tidak dirumuskan secara jelas, semangat bergerak cepat berpotensi berubah menjadi pengulangan pola lama, yakni memperluas program lebih dahulu, kemudian memperbaiki tata kelola setelah persoalan bermunculan.
Mas Dar sendiri mengakui perubahan tidak dapat dilakukan dalam semalam. Ia membuka pintu bagi laporan media dan masyarakat. Dapur yang bermasalah, katanya, dapat segera dilaporkan untuk diinvestigasi.
Komitmen terhadap keterbukaan itu nantinya harus dibuktikan. Ukurannya bukan melalui konferensi pers, melainkan lewat kemudahan akses terhadap data penerima manfaat, daftar mitra, hasil inspeksi dapur, mekanisme pengadaan, laporan penggunaan anggaran, hingga informasi mengenai sanksi yang dijatuhkan.
Transparansi tidak cukup hanya memberikan penjelasan ketika sebuah persoalan telah menjadi sorotan publik. Transparansi berarti membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi masalah sebelum menimbulkan korban.
Pemimpin Berganti, Tantangan Tetap
Pergantian kepemimpinan memang bisa menghadirkan semangat baru. Namun, perubahan figur tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang telah ada sebelumnya.
Mas Dar kini memimpin lembaga yang tengah berada dalam sorotan, mengelola program yang menuai kritik, membawahi ribuan dapur dengan standar yang belum seragam, sekaligus menghadapi ekspektasi politik yang sangat tinggi. Di saat yang sama, ia juga memikul tanggung jawab menjaga MBG tetap menjadi etalase keberhasilan pemerintahan Prabowo.
Pemerintah menargetkan program ini mampu memenuhi kebutuhan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Bersamaan dengan itu, MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM.
Target yang dibebankan kepada program ini sangat besar. Karena itu, setiap kesalahan yang terjadi juga dapat membawa konsekuensi yang tidak kecil.
Dalam pertemuan pertamanya dengan wartawan, Mas Dar menyebut tugasnya sebagai pekerjaan yang “grande”. Ia mengatakan kegembiraan menerima jabatan baru datang bersama tanggung jawab besar.
Ketika ditanya mengapa tangannya dingin setelah pelantikan, ia menjawab bahwa dirinya bukan sedang memikirkan prestise jabatan, melainkan pekerjaan yang menunggu.
Kini, seluruh pekerjaan tersebut berada tepat di hadapannya.
Mas Dar memiliki dua pilihan. Ia dapat melanjutkan pendekatan lama dengan memperluas cakupan program, menambah jumlah dapur, dan mengejar peningkatan angka penerima manfaat. Atau, ia dapat memilih langkah yang lebih menantang, yakni membuka akses data, menertibkan para mitra, memperkuat sistem keamanan pangan, menolak intervensi politik, serta berani mengakui jika sebagian rancangan program memang memerlukan perubahan.
Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering ia mengatakan run into the problem. Melainkan seberapa banyak masalah yang benar-benar diselesaikan.
Tongkat estafet kepemimpinan di BGN kini telah berada di tangan Mas Dar. Yang masih menjadi tanda tanya adalah apakah ia hanya akan melanjutkan perlombaan yang sudah berjalan, atau justru berani memperbaiki lintasan agar tujuan program dapat benar-benar tercapai.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
