NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat memperkuat keterwakilan unsur daerah dalam Desk Koordinasi Aceh. Ia mengusulkan agar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh mendapat ruang lebih besar dalam struktur tersebut.
Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto.
Fadhlullah mengatakan, keterlibatan unsur daerah diperlukan agar pembahasan dan kebijakan pemerintah pusat terkait Aceh tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” kata Fadhlullah.
Dalam rapat tersebut, Kemenko Polkam memaparkan rancangan struktur Desk Koordinasi Aceh yang terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Desk sebagai unsur pimpinan.
Ketua Desk nantinya didukung Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Analisis.
Adapun sejumlah subdesk disiapkan untuk menangani berbagai persoalan strategis Aceh. Bidang tersebut meliputi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Hukum dan HAM, Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Sosial-Ekonomi dan SDM, serta Media dan Komunikasi.
Dalam rancangan struktur itu, bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sosial-Ekonomi dan SDM diusulkan mendapat tambahan subdesk.
Menurut Fadhlullah, penguatan unsur Aceh dalam desk tersebut akan membantu memastikan setiap kebijakan yang dibahas pemerintah pusat memperoleh masukan langsung dari pihak yang memahami kondisi daerah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun pola komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Aceh. Menurutnya, kebijakan untuk Aceh tidak cukup hanya disusun melalui pendekatan dari pusat ke daerah.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” ujar Fadhlullah.[]
