NUKILAN.ID | JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak DPR RI mengevaluasi bahkan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut bermasalah sejak awal, mulai dari tata kelola, potensi konflik kepentingan, hingga penggunaan anggaran yang dinilai membebani sektor pendidikan.
Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI menjelang pembahasan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). MBG Watch menyebut kajian mereka sejak 2025 telah memprediksi berbagai persoalan yang kini muncul dalam pelaksanaan program.
Perwakilan Transparansi Internasional Indonesia, Agus Sarwono, mengatakan MBG dijalankan tanpa baseline study yang memadai dan membuka ruang konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini harus dievaluasi total,” kata Agus dalam rapat tersebut, dilansir Nukilan dari siaran langsung YouTube DPR RI, Jumat (17/7/2026).
Ia juga mengungkapkan MBG Watch telah lima kali meminta informasi kepada BGN sepanjang 2025, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Selain itu, kajian mereka tidak menemukan dampak signifikan program terhadap pemberdayaan UMKM di sekitar SPPG.
Koalisi turut mengkritik desain MBG yang dinilai seragam untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan tingkat stunting, kondisi geografis, dan kebutuhan gizi masyarakat. Mereka juga mempertanyakan tidak adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.
Mahasiswa dan akademisi yang hadir dalam rapat menilai anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, riset, beasiswa, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.
MBG Watch meminta DPR menggunakan fungsi pengawasan untuk mengevaluasi menyeluruh tata kelola, anggaran, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebelum dialokasikan kembali dalam APBN tahun berikutnya. []
Reporter: Sammy
