NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pema Global Energi (PGE) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memperkuat koordinasi pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor hulu migas melalui kunjungan lapangan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Khusus Eksternal di Wilayah Kerja B, Aceh Utara, Jumat (10/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA Irham M. Amin, Relations Manager PGE Wilya Retnosari, Field Support Manager PGE Agung Widyantoro, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh Dr. Marzuki, serta jajaran Kabag Ops Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe yang mewakili para kapolsek beserta personel di wilayah hukum masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, para pihak mengevaluasi efektivitas pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta membahas sejumlah langkah mitigasi risiko untuk mendukung keamanan dan kelancaran operasi hulu migas di Wilayah Kerja B.
Kepala Divisi DFHE BPMA, Irham M. Amin, mengatakan aspek pengamanan menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di Aceh. Karena itu, sinergi dengan aparat keamanan terus diperkuat guna mengantisipasi berbagai potensi risiko.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penegakan hukum. Ke depan, kami juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujarnya.
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, menegaskan keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh stabilitas keamanan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Wilya mengungkapkan, hingga pertengahan tahun ini PGE mencatat adanya peningkatan kasus pencurian serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar fasilitas produksi. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat sistem pengamanan di lapangan.
“Kami berharap ke depan, kita bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero case,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Dr. Marzuki, menyampaikan bahwa koordinasi yang berkelanjutan akan mempermudah pelaksanaan pengamanan objek vital nasional sekaligus mendukung proses penanganan perkara apabila diperlukan.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” katanya.
Selain membahas langkah mitigasi risiko, forum tersebut juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi mengenai tugas pokok dan fungsi Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) agar seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keamanan objek vital nasional.
Melalui kegiatan ini, PGE bersama BPMA dan Polda Aceh menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan operasi hulu migas yang aman, tertib, dan produktif guna mendukung keberlanjutan operasi serta ketahanan energi nasional. (XRQ)
