NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Aceh sebagai lokasi pengolahan gas Blok Andaman. Langkah itu dinilai penting agar manfaat ekonomi dari proyek migas tersebut tidak mengalir ke daerah lain.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan rencana pemerintah yang masih mengkaji lokasi pengolahan gas harus diarahkan untuk memperkuat industri di Aceh. Menurutnya, keberadaan KEK Arun memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperoleh nilai tambah dari pengembangan Blok Andaman.
“Kalau gas Andaman hanya dialirkan ke luar Aceh tanpa diolah di KEK Arun, daerah ini hanya akan menjadi penonton. Yang kami dorong adalah agar industri, investasi, dan lapangan kerja tumbuh di Aceh, bukan di wilayah lain,” kata Nasruddin dalam keterangannya kepada Nukilan, Minggu (12/7/2026).
Ia menilai KEK Arun memiliki modal yang memadai untuk menjadi pusat hilirisasi gas. Selain didukung infrastruktur yang telah tersedia, kawasan tersebut juga memiliki rekam jejak sebagai pusat industri migas nasional sehingga siap mendukung pengembangan industri berbasis gas.
Menurut Nasruddin, pembangunan fasilitas hilirisasi di KEK Arun akan membuka peluang investasi baru sekaligus mendorong tumbuhnya industri petrokimia, pupuk, energi, hingga sektor manufaktur di Aceh.
TTI juga meminta pemerintah mengalokasikan sebagian produksi gas Blok Andaman untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, khususnya industri yang berkembang di Aceh. Kebijakan itu dinilai akan memperkuat daya saing kawasan industri sekaligus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Selain aspek ekonomi, TTI menyoroti pentingnya tata kelola proyek yang terbuka. Organisasi tersebut meminta seluruh proses pengembangan Blok Andaman, mulai dari penetapan skema proyek, pembangunan fasilitas pengolahan, hingga pengadaan pekerjaan pendukung, dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.
“Pemerintah harus memastikan proyek strategis ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Transparansi dan keberpihakan kepada daerah penghasil harus menjadi bagian dari setiap keputusan yang diambil,” ujar Nasruddin.
TTI berharap keputusan pemerintah terkait hilirisasi gas Blok Andaman tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas. []
Reporter: Sammy
