NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji usulan Pemerintah Aceh agar gas dari Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Kajian tersebut difokuskan pada aspek kelayakan ekonomi agar kebijakan yang diambil dapat menguntungkan seluruh pihak.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026). Menurutnya, hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan akhir terkait lokasi pengolahan gas dari Blok Andaman.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan gas merupakan kegiatan bisnis yang harus memperhitungkan aspek keuntungan dan efisiensi. Karena itu, setiap opsi pengolahan harus dihitung secara matang berdasarkan biaya investasi dan potensi pendapatan yang dihasilkan.
Bahlil mengatakan, apabila hasil perhitungan menunjukkan pengolahan gas di darat melalui KEK Arun layak secara ekonomi, maka usulan tersebut dapat dipertimbangkan. Namun, jika biaya yang dibutuhkan terlalu besar, maka pelaksanaannya akan sulit direalisasikan.
“Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dari Blok Andaman tidak diolah menggunakan skema floating production, storage, and offloading (FPSO) di laut lepas. Pemerintah Aceh menginginkan gas diproses di darat melalui pembangunan onshore receiving facility (ORF) di KEK Arun Lhokseumawe.
Selain mendorong pengolahan gas di darat, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar alokasi gas diprioritaskan untuk kebutuhan industri di Aceh serta dilakukan penyesuaian terhadap Plan of Development (PoD) agar sejalan dengan rencana hilirisasi di daerah.
Usulan tersebut telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden RI dan Menteri ESDM.
Bahlil mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam merealisasikan pengolahan gas di darat adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama jaringan pipa dari lokasi sumur di laut menuju daratan.
Menurutnya, Blok Andaman berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai sehingga pembangunan pipa membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan harga jual gas sehingga kurang kompetitif di pasar.
“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.
