NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh terus memperkuat upaya pelestarian sejarah daerah melalui penyusunan bank data sejarah digital yang ditujukan sebagai sumber pembelajaran bagi generasi muda sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya.
Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Sejarah Lokal dan Representasi Wilayah” yang digelar di Aula Lantai 2 Disbudpar Aceh, Rabu (17/6/2026). Forum tersebut menghadirkan 21 peserta yang berasal dari unsur akademisi, guru, sejarawan, pemerhati sejarah, hingga instansi terkait untuk merumuskan penguatan basis data sejarah digital yang lebih komprehensif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten/kota di Aceh yang telah dilakukan Disbudpar Aceh selama enam bulan terakhir. Seluruh data yang telah dihimpun akan diolah menjadi berbagai produk publikasi, konten edukatif, serta referensi resmi yang dapat dimanfaatkan di sektor pendidikan.
Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Disbudpar Aceh, Evi Mayasari, mengatakan bahwa penguatan basis data sejarah digital menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat, khususnya generasi muda pascakonflik dan pascatsunami, terhadap sejarah lokal Aceh.
“Melalui FGD ini, kami menghimpun kontribusi lintas sektor untuk memperkuat pemanfaatan sejarah di Aceh. Harapannya, setiap generasi muda tidak hanya mengenal sejarah nasional, tetapi juga memiliki kebanggaan terhadap tokoh serta peristiwa penting yang lahir dari wilayahnya sendiri,” ujar Evi.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Aceh, Mawardi Umar, menyoroti pentingnya pemerataan representasi sejarah di seluruh wilayah Aceh. Menurutnya, selama ini penulisan sejarah masih lebih banyak berpusat pada daerah-daerah tertentu sehingga banyak wilayah lain belum memperoleh porsi yang seimbang.
“Penguatan sejarah lokal bukan sekadar mendokumentasikan masa lalu, tetapi memastikan setiap daerah memiliki ruang yang setara dalam narasi sejarah Aceh. Pemanfaatan arsip, manuskrip, tradisi lisan, dan peninggalan budaya menjadi kunci untuk menghasilkan narasi yang autentik dan berimbang,” kata Mawardi.
Melalui FGD tersebut, Disbudpar Aceh berharap lahir sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat penyebarluasan informasi sejarah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memperkokoh identitas budaya masyarakat, keberadaan dokumen sejarah yang telah terverifikasi juga diyakini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya di Aceh pada masa mendatang. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
