SKK Migas Terima Usulan Revisi PoD Blok Andaman dari Pemerintah Aceh

Share

NUKILAN.ID | Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam. Gubernur Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis Effendi kepada Nukilan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nurlis, Mualem tidak menolak pengembangan Lapangan Gas Tangkulo maupun investasi yang dilakukan Mubadala Energy di Blok Andaman. Namun, Pemerintah Aceh menilai terdapat sejumlah poin dalam PoD yang perlu diperbaiki agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi Aceh.

Berdasarkan PoD yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tangkulo akan diproses di Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang ditempatkan di South Andaman. Selanjutnya, hasil produksi disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe melalui pipa bawah laut.

Saat ini Mubadala Energy sedang mempersiapkan proses pengadaan FPSO untuk mendukung percepatan produksi gas dari lapangan tersebut. Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dan kondensat dialirkan langsung ke darat untuk diproses di KEK Arun melalui fasilitas Onshore Processing Facility (OPF).

“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun,” kata Nurlis.

Menurutnya, pengolahan di darat dinilai dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Aceh melalui pengembangan industri turunan, termasuk sektor pupuk dan petrokimia.

Selain itu, fasilitas pengolahan di darat diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi di lepas pantai. Nurlis mengatakan, Mualem menginginkan pengembangan Blok Andaman memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Aceh.

Terkait rencana konferensi pers mengenai perkembangan Blok Andaman, Nurlis mengatakan Gubernur Mualem memilih menundanya hingga proses revisi PoD selesai dibahas dan disepakati.

“Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia jumpa pers untuk disampaikan kepada publik,” tutur Nurlis. []

Reporter: Sammy

spot_img
spot_img

Read more

Local News