NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Aceh terus mendorong program pengawasan dan pelestarian hutan yang selaras dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Kepala UPTD KPH Wilayah VII Aceh, Fajri, mengatakan upaya menjaga kelestarian hutan sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan program yang memiliki dasar hukum dan telah diatur oleh negara. Salah satu program yang saat ini terus diperkuat di Aceh Tamiang adalah perhutanan sosial (PS).
Melalui program tersebut, KPH mendampingi kelompok masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan, termasuk untuk pengembangan sektor perkebunan.
“Untuk wilayah hulu sudah berjalan program PS di Tenggulun, sedangkan di pesisir ada di Bendahara dan kecamatan lainnya,” kata Fajri, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, program perhutanan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Namun, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami skema tersebut sehingga masih ada yang memilih mengelola kawasan hutan secara ilegal.
“Kami terus berjalan memberi pemahaman kepada masyarakat, tujuannya agar keberadaan hutan di kampung mereka bisa dikelola secara legal, maka terjadi peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, KPH Wilayah VII juga menilai sosialisasi terkait pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan perlu diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) baru, khususnya yang direkrut melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sosialisasi tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur dalam penegakan hukum serta pengamanan kawasan hutan.
“Pegawai baru ini juga butuh diberi pemahaman karena mereka berasal dari berbagai latar belakang instansi dan belum memiliki dasar pengetahuan mengenai pengawasan hutan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Fajri turut mengapresiasi dukungan dari Forum Konservasi Leuser (FKL) yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Harapan kami ke depan hutan bisa terus terjaga, ekonomi masyarakat meningkat, dan semua ini menjadi kebaikan bersama,” ujarnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
