NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekitar 30 komunitas dan lembaga dari berbagai latar belakang berkumpul dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) “Suara Warga” yang digagas Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, guna menyampaikan aspirasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diadakan di aula gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (30/4/2026).
Program Officer GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan bahwa forum ini dihadiri oleh beragam elemen masyarakat, mulai dari anak muda, perempuan, lansia, hingga kelompok disabilitas. Keberagaman ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap suara warga terwakili dalam proses pengambilan kebijakan.
“Pertemuan hari ini menghadirkan sekitar 30 komunitas dan lembaga dari berbagai desa di Kota Banda Aceh. Ada kelompok anak muda, perempuan, lansia, hingga disabilitas. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan kota semakin luas dan inklusif,” ujar Gilang.
Ia menjelaskan, forum serupa sebenarnya telah dilaksanakan pada 2025 lalu dengan jumlah peserta yang lebih besar, mencapai sekitar 250 orang. Namun, menurutnya, skala yang terlalu besar saat itu membuat diskusi menjadi kurang fokus. Oleh karena itu, tahun ini forum dirancang lebih terbatas namun tetap representatif, agar pembahasan dapat lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.
“Dari pengalaman tahun lalu, kami melihat pentingnya menjaga fokus diskusi. Maka kali ini kami menghadirkan peserta yang lebih terkurasi, namun tetap mewakili berbagai kelompok masyarakat,” jelasnya.
Dalam prosesnya, GeRAK Aceh telah melakukan serangkaian diskusi, termasuk dua kali forum group discussion (FGD) dan sejumlah pertemuan informal dengan komunitas di Banda Aceh. Dari rangkaian tersebut, berhasil dirumuskan sebuah dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan DPRK Banda Aceh.
Adapun diskusi yang dilakukan berfokus pada empat isu utama yang dinilai krusial bagi masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Ia berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Ini adalah langkah awal untuk membangun Banda Aceh yang lebih baik, inklusif, dan tangguh,” pungkasnya.
Ketua DPRK, Irwansyah, juga menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ia mengibaratkan hubungan tersebut seperti akses penghubung yang harus selalu terbuka agar kebutuhan warga dapat tersampaikan dengan baik.
“Kalau jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terputus, tentu yang dirugikan adalah warga. Maka kami ingin menjadi jembatan yang baik, yang memudahkan aspirasi masyarakat tersampaikan,” katanya.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kewenangan DPRK memiliki batasan, terutama dalam hal eksekusi kebijakan yang berada di tangan pemerintah kota. DPRK, lanjutnya, berperan dalam pengawasan dan penganggaran, serta memastikan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
