NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemulihan sosial dan ekonomi korban banjir di Aceh dinilai masih menghadapi berbagai hambatan mendasar. Permasalahan tata kelola data hingga lambannya pembangunan infrastruktur disebut menjadi faktor utama yang menghambat percepatan penanganan pascabencana.
Hal itu disampaikan oleh Raihal Fajri, aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Katahati Institute, saat diwawancarai Nukilan.id pada Jumat (17/4/2026).
Ia menilai, persoalan paling krusial terletak pada lemahnya sistem pendataan yang berdampak langsung pada ketidaktepatan intervensi pemerintah di lapangan.
“Salah satu contohnya soal lahan. Lahan pertanian yang terdampak banjir itu kan berujung pada rusaknya ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut Raihal, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak wilayah terdampak. Karena itu, kerusakan lahan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memperpanjang masa pemulihan ekonomi warga.
Namun, ia menyoroti bahwa hingga saat ini, pendataan terhadap lahan terdampak belum dilakukan secara terintegrasi antarinstansi.
“Nah, pendataan terhadap lahan-lahan pertanian ini seharusnya dilakukan secara sinergis antarinstansi. Misalnya antara dinas pertanahan dan dinas pertanian. Sekarang memang sudah ada lembaga seperti satgas yang dibentuk, tapi mekanisme pendataannya masih parsial, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini yang akhirnya menjadi kendala,” ungkapnya.
Selain persoalan data, Raihal juga menyinggung lambannya pembangunan fasilitas penunjang ekonomi, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi distribusi barang.
Ia menilai, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memicu persoalan ekonomi yang lebih luas, termasuk inflasi di sejumlah daerah.
“Padahal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Kita lihat wilayah tengah Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, itu menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Aceh. Salah satu penyebabnya adalah akses jalan dan jembatan yang belum memadai,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat biaya distribusi logistik menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang.
“Akibatnya, distribusi barang ke daerah tengah menjadi mahal, sehingga harga barang meningkat dan memicu inflasi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius, baik bagi Pemerintah Aceh maupun satgas nasional,” pungkas Raihal.
Tak hanya itu, persoalan hunian bagi korban banjir juga dinilai belum tertangani secara sistematis. Raihal menyebut, meskipun sejumlah wilayah telah ditetapkan sebagai zona merah, langkah konkret untuk relokasi warga masih berjalan lambat.
Situasi ini memunculkan inisiatif mandiri dari masyarakat, meskipun tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.
“Memang ada upaya penyediaan lahan, tapi masyarakat juga akhirnya bergerak sendiri, secara swadaya membuka jalan dan membangun akses,” jelas Raihal.
Lebih mengkhawatirkan, kata dia, sebagian warga bahkan memilih kembali ke kawasan rawan bencana akibat belum tersedianya hunian tetap yang layak.
“Bahkan sekarang, ada masyarakat yang kembali ke wilayah red zone. Ini tentu berbahaya dan menunjukkan bahwa penanganan belum tertib. Padahal, bencana seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Artinya, pemerintah harus memastikan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak terus berulang,” tutupnya.
Raihal menegaskan, pengalaman bencana yang berulang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem penanganan secara menyeluruh, mulai dari pendataan, koordinasi lintas sektor, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan hunian bagi korban. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
