NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wacana penguatan penanganan pascabencana yang disampaikan pemerintah daerah, khususnya dengan menitikberatkan pada fase pemulihan, memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana kesiapan mitigasi bencana di Aceh telah dibangun secara sistematis?
Menanggapi hal itu, Nukilan.id mewawancarai pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada pada Jumat (17/4/2025) lalu. Dalam pandangannya, persoalan mitigasi tidak bisa dilihat sebagai isu lokal semata, melainkan bagian dari problem struktural yang lebih luas di tingkat nasional.
“Sebenarnya ini bukan hanya persoalan Aceh, tetapi menjadi masalah besar di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk Aceh, masih menghadapi tantangan serupa dalam membangun sistem mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.
“Kita masih gagal dalam merancang sistem mitigasi yang baik, padahal bencana seperti ini bersifat rutin dan berulang. Ironisnya, kondisi tersebut belum menjadikan mitigasi sebagai prioritas utama dalam kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Aryos, kegagalan tersebut tidak terlepas dari lemahnya orientasi kebijakan yang cenderung reaktif. Penanganan sering kali baru maksimal ketika bencana telah terjadi, sementara upaya pencegahan belum ditempatkan sebagai agenda strategis.
“Seharusnya ada political will yang kuat, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga secara nasional. Komitmen itu harus dibangun secara kolektif antara eksekutif dan legislatif, khususnya di daerah-daerah rawan bencana,” katanya.
Ia menekankan bahwa kekuatan regulasi sejatinya sangat ditentukan oleh keseriusan para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menjalankannya. Tanpa kemauan politik yang solid, regulasi yang ada berpotensi hanya menjadi dokumen administratif tanpa daya dorong nyata di lapangan.
“Mereka perlu duduk bersama secara serius untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya mitigasi. Dengan begitu, kehadiran negara benar-benar terasa, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya mencegah dan meminimalkan dampaknya,” pungkasnya.
Lebih jauh, Aryos melihat pentingnya penganggaran yang berpihak pada mitigasi sebagai indikator konkret keberpihakan negara terhadap keselamatan warganya. Upaya ini dinilai krusial untuk memutus siklus kerentanan yang terus berulang setiap tahunnya.
“Tujuan akhirnya jelas yaitu menyelamatkan nyawa masyarakat dari potensi bencana di masa mendatang,” tutup Aryos.
Dengan demikian, perdebatan soal fokus penanganan bencana tidak semestinya berhenti pada fase pemulihan semata. Mitigasi yang kuat, terencana, dan didukung komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa dampak bencana di masa depan dapat ditekan secara signifikan. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
