NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mendesak pemerintah pusat segera mempercepat proses pengerukan muara atau kuala di sejumlah wilayah di Aceh yang mengalami pendangkalan, guna mencegah potensi banjir berulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
“Seperti harapan kita, jika kuala-kuala yang di tepi laut tidak kita benahi, ini satu masalah. Kalau kita tidak benahi dengan sempurna, ini jadi satu ancaman (bencana banjir) lagi,” kata Mualem.
Ia menjelaskan, selama ini aliran air dari hulu menuju kuala kerap terhambat akibat pendangkalan dan penyumbatan, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke laut. Kondisi tersebut menyebabkan satu muara harus menampung aliran air dari beberapa muara lain.
Bahkan, menurutnya, tanah kosong di sekitar kuala berpotensi berubah fungsi menjadi muara akibat luapan air yang tidak tertampung.
“Semua yang dekat-dekat dengan kuala, tanah-tanah kosong akan menjadi kuala. Seperti yang kita lihat di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Kuala Simpang dan Aceh Utara,” ujarnya.
Selain berpotensi menimbulkan banjir, kondisi ini juga berdampak pada aktivitas nelayan yang kesulitan melaut karena harus menunggu pasang surut air.
“Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, pasang keluar, tunggu pasang lagi untuk mencari ikan, mencari nafkah,” katanya.
Mualem menuturkan, dirinya telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Namun, proses tersebut dinilai masih belum berjalan optimal.
“Jadi saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin daripada pusat untuk pengerukan kuala macam jadi, tak jadi. Jika tidak kita benahi, lihatlah apa terjadi. Air tertahan, air tidak tahu mengalir ke mana,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk turut aktif mendorong percepatan kebijakan tersebut dengan berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Bupati dan Wali Kota sekalian, kita harus ke Jakarta, ke KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena kalau lambat akan terjadi musibah yang paling berat lagi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa persoalan pendangkalan muara harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pusat, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang.
“Ini PR bagi kita semua, terutama sekali kita harapkan kepada pusat, Jakarta agar memperhatikan serius untuk kita di Aceh sini,” demikian Mualem.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
