NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Debbie Affianty, menyoroti isu keadilan iklim dan peran perempuan dalam forum regional Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 #1 yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh The Habibie Center dan Heinrich Böll Stiftung (HBS) Southeast Asia ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi. Forum tersebut mengangkat tema “Reframing Disaster Response and Climate Justice in ASEAN: Women’s Protection and Just Recovery in Flood-Affected Aceh.”
Dalam paparannya, Debbie menegaskan bahwa bencana tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena alam, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan, model pembangunan, serta lemahnya tata kelola lingkungan.
“Dalam hal tersebut, perempuan mengalami dampak berlapis, mulai dari kehilangan mata pencaharian, meningkatnya beban domestik, hingga risiko kekerasan berbasis gender,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi pendekatan kebijakan yang masih bersifat teknokratis dan berpusat pada negara, yang kerap mengabaikan pengalaman nyata masyarakat, khususnya perempuan sebagai kelompok paling terdampak.
Debbie, yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UMJ, menyebut Aceh sebagai laboratorium penting dalam studi kebencanaan. Menurutnya, Aceh menghadapi tiga tantangan utama, yakni warisan konflik bersenjata, tingginya risiko bencana, serta ketimpangan distribusi sumber daya dalam proses pemulihan.
Selain itu, ia turut menyoroti kerangka kebijakan ASEAN melalui AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response). Menurutnya, meskipun ASEAN telah mengadopsi pendekatan Protection, Gender, and Inclusion (PGI), implementasinya masih bersifat simbolik dan belum menyentuh perubahan struktural.
Beberapa tantangan utama yang diangkat antara lain minimnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, keterbatasan data terpilah untuk kebijakan berbasis bukti, serta partisipasi perempuan yang belum berujung pada pengambilan keputusan.
“Dalam hal ini perlunya pendekatan secara komprehensif melalui empat pilar utama, yakni partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Selain itu integrasi kearifan lokal menjadi penting sebagai strategi mitigasi berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Dari Aceh, forum ini menyuarakan pentingnya transformasi tata kelola bencana di kawasan ASEAN, dari sekadar respons teknis menuju pendekatan yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan. Isu perempuan dan lingkungan pun dinilai semakin relevan sebagai agenda bersama dalam menghadapi krisis global.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
