NUKILAN.ID | MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengungkapkan kekecewaannya setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Dari total alokasi TKD sebesar Rp824 miliar untuk seluruh kabupaten/kota di Aceh, tidak ada bagian yang dialokasikan untuk Aceh Barat. Kondisi ini dinilai tidak adil, terlebih karena tidak disertai penjelasan resmi yang transparan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Tarmizi menjelaskan, alasan yang disampaikan pihak provinsi adalah karena Aceh Barat tidak masuk kategori daerah terdampak musibah. Dengan demikian, daerah tersebut hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total penyesuaian DOKA provinsi senilai Rp75 miliar.
Menurutnya, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan di Aceh Barat tidak kalah mendesak dibandingkan daerah lain. Ia juga menyinggung rencana sebelumnya terkait dana PORA sebesar Rp80 miliar untuk pembangunan rumah sakit regional yang batal direalisasikan tanpa kejelasan prosedur, lalu dialihkan ke skema TKD yang juga tidak diterima Aceh Barat.
Saat berada di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026), Tarmizi menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penentuan alokasi anggaran. Ia meminta penjelasan mengenai indikator, rumus, dan dasar kebijakan yang digunakan dalam distribusi TKD.
Meski telah mengajukan pertanyaan kepada TAPA, ia mengaku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketidakjelasan tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, apalagi pola serupa disebut pernah terjadi sebelumnya.
Tarmizi menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi terkait kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut, demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik yang lebih luas.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh sempat memberikan arahan agar Aceh Barat mendapat perhatian khusus dalam pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan alokasi anggaran saat ini dinilai belum mencerminkan komitmen tersebut.
Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan fokusnya adalah memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat agar memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan. Ia juga menyatakan tidak akan membawa persoalan ini ke ranah lebih tinggi, namun tetap menuntut transparansi dan keadilan dalam kebijakan fiskal.
Kondisi ini memicu kegelisahan di kalangan masyarakat dan aparatur daerah Aceh Barat yang merasa wilayahnya belum mendapatkan perlakuan yang setara dalam distribusi anggaran.
Tarmizi menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal besaran anggaran, tetapi menyangkut prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
Ia berharap Pemerintah Aceh segera memberikan penjelasan resmi serta membuka ruang dialog agar setiap kebijakan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
