NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mengerahkan ribuan petugas guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan pihaknya akan melibatkan pegawai internal BPS serta ribuan petugas lapangan yang direkrut secara selektif.
“Kami akan melibatkan pegawai BPS dan hampir lima ribu petugas yang nantinya akan direkrut secara selektif dan untuk jumlah pastinya masih dalam proses finalisasi secara nasional,” kata Agus di Banda Aceh, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, jumlah petugas tersebut dinilai cukup untuk menjangkau seluruh pelaku usaha di kabupaten/kota se-Aceh secara akurat dan profesional.
Saat ini, BPS Aceh memfokuskan persiapan pada tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, pemutakhiran basis data usaha, serta pelaksanaan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha.
Sosialisasi tersebut bertujuan agar pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada awal Mei mendatang.
Agus menjelaskan, pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara mandiri oleh pelaku usaha tertentu melalui sistem daring. Setelah itu, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah maupun tempat usaha.
“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur, apa adanya, dan lengkap. Data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perumusan kebijakan pembangunan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dihimpun tidak berkaitan dengan pajak, perizinan, maupun bentuk pengawasan lainnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memotret secara menyeluruh struktur dan karakteristik kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Aceh. Pendataan akan mencakup hampir seluruh sektor usaha, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, hingga mikro, termasuk usaha berbasis digital dan usaha rumahan.
”Hasil Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pengembangan usaha (UMKM – UMB), penciptaan lapangan kerja, serta transformasi ekonomi digital yang lebih inklusif,” katanya.
Menurutnya, sensus ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan ekonomi ke depan berbasis data yang akurat dan mutakhir, sehingga partisipasi aktif pelaku usaha sangat menentukan kualitas hasil yang diperoleh.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
