NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, menyoroti dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di Aceh selama bulan suci Ramadhan yang dinilai kurang layak dan tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Abdurrahman, program MBG yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sejatinya merupakan program strategis yang harus dijalankan sesuai regulasi. Ia mengingatkan agar pelaksana di lapangan tidak mengabaikan standar yang telah ditentukan demi mendukung cita-cita besar menuju generasi Indonesia Emas.
“Program MBG ini sangat luar biasa. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa mendapatkan asupan gizi yang layak, tanpa kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Semua mendapatkan hak yang sama,” kata Abdurrahman, Senin (2/3/2026).
Legislator dari Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa MBG tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar, tetapi juga menyasar ibu hamil dan lanjut usia. Ia menilai, keberadaan program tersebut membawa dampak signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman Aceh.
“Warga, khususnya pelajar di daerah pedalaman, sangat membutuhkan program ini. Belum tentu seminggu sekali mereka bisa makan daging. Dengan adanya MBG, kebutuhan gizi mereka bisa lebih terpenuhi,” ujarnya.
Meski demikian, Abdurrahman mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah tersebut.
“Jangan mencari celah untuk keuntungan semata, apalagi sampai mengakali atau menyediakan menu yang tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak ternodai oleh kelalaian atau praktik yang tidak sesuai aturan di tingkat pelaksanaan.
“Program Pak Prabowo sudah bagus, jadi jangan kita permalukan beliau,” tambah Abdurrahman yang juga menjabat Sekretaris Gerindra Aceh.
Terkait dugaan sejumlah dapur MBG di Aceh yang tidak menyalurkan menu sesuai standar, Abdurrahman menyatakan akan menjadikannya sebagai perhatian serius. Ia berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Satgas BGN Pusat agar pengawasan dapat diperketat dan pelayanan gizi bagi masyarakat Aceh berjalan optimal sesuai harapan.
“Semoga semua pihak di Aceh dapat mendukung program ini, sehingga pemenuhan gizi generasi penerus bangsa benar-benar terwujud menuju Indonesia Emas,” tutupnya.
