NUKILAN.ID | JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan warga pascabencana.
“4.000 (huntara) di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Tito menyebut Aceh Utara sebagai salah satu daerah dengan dampak bencana yang cukup berat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah hingga rata dengan tanah, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Danantara yang telah bekerja sama dalam pembangunan huntara. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga disebut telah menyiapkan hunian sementara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, serta menyalurkan bantuan tangki air.
Menurut Tito, setelah fase hunian sementara, pemerintah akan melanjutkan dengan penyediaan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Pembangunan huntap akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta dukungan berbagai pihak melalui semangat gotong royong. Salah satunya Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” ungkap Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan besaran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Bantuan tersebut diupayakan segera disalurkan setelah data penerima dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB.
Selain itu, Tito juga meminta para keuchik atau kepala desa agar mendaftarkan warga terdampak ke Kementerian Sosial untuk memperoleh berbagai bantuan, seperti uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” tegasnya.
Tito menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data penerima. Bantuan harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menambahkan, semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak dapat terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah, kata dia, berkomitmen bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan.
“Karena (data) sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta (bantuan perabotan), ditambah 5 juta (bantuan ekonomi), ditambah lagi uang makan 15 ribu (per) orang per hari. Makin cepat (data) diserahkan, mereka akan sangat terbantu,” tuturnya.
