NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gelombang bendera putih dilaporkan berkibar di sejumlah wilayah Aceh. Bendera tersebut tampak dipasang di depan rumah warga, di sepanjang jalan nasional, pos-pos darurat, hingga lokasi pengungsian. Aksi ini menjadi sinyal darurat dari masyarakat yang mengaku tidak lagi sanggup bertahan menghadapi dampak banjir bandang yang terus memburuk.
Tak hanya warga, sejumlah kantor pemerintahan daerah juga dilaporkan ikut mengibarkan bendera putih. Langkah itu disebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai daerah di Aceh.
Warga menyebut situasi di lapangan sudah di luar kendali. Bencana banjir dan longsor merusak ribuan rumah, melumpuhkan perekonomian, serta menelan banyak korban jiwa. Mereka yang selamat kini harus menghadapi kelaparan, keterbatasan logistik, dan ketidakpastian kapan bantuan memadai akan tiba.
Di wilayah Aceh Timur hingga Kabupaten Aceh Tamiang, bendera putih terlihat memenuhi jalanan. Hal ini menandai kawasan-kawasan yang dinilai tak lagi mampu bertahan hanya dengan sumber daya lokal.
“Banyak warga dan relawan memasang bendera putih karena tidak tahan dengan situasinya yang sudah sangat parah,” kata Rahmiana, warga Banda Aceh yang tengah menjalankan misi kemanusiaan di Bireuen, kepada Republika, Senin (15/12/2025).
Hal senada disampaikan Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujarnya kepada Kompas, Minggu (14/12/2025).
Menurut Bahtiar, sudah tiga pekan sejak banjir melanda, namun bantuan yang datang masih sangat terbatas. Warga terpaksa membuka dapur umum secara mandiri dan saling berbagi apa adanya, di tengah kondisi bahan makanan yang kian menipis. Banyak warga dilaporkan mulai kelaparan.
Tuntutan Penetapan Bencana Nasional
Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional. Dengan status tersebut, warga berharap penanganan darurat dapat dilakukan secara terpadu dan skala bantuan meningkat signifikan.
Juru Bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyebutkan gelombang aksi akan digelar di berbagai daerah, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, hingga kabupaten lainnya. Aksi ini ditujukan sebagai tekanan kepada pemerintah pusat agar segera menambah logistik, tenaga medis, alat berat, serta dukungan lain yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Masyarakat juga mendesak percepatan pendataan kerusakan sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Selain itu, warga menuntut adanya jaminan pemulihan ekonomi, terutama bagi mereka yang kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan.
“Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujar Bahtiar.
Di sisi lain, persoalan distribusi bantuan turut memperburuk situasi. Direktur Penegakan Hukum Auriga, Roni Saputra, menilai banyak kelompok masyarakat dan relawan yang ingin mengirimkan bantuan ke Sumatra terhambat oleh keterbatasan transportasi udara. Menurutnya, pesawat nasional memprioritaskan pengiriman bantuan pemerintah, sehingga bantuan dari masyarakat gagal diterbangkan dari Jakarta ke Aceh.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjamin penanggulangan bencana yang adil dan efektif. Atas dasar itu, somasi dilayangkan kepada Presiden Prabowo agar memerintahkan maskapai nasional menyediakan armada yang memadai untuk kebutuhan darurat.
Sebelumnya, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, juga mengungkap adanya banyak tawaran bantuan internasional, termasuk helikopter dan tim pencarian, yang siap membantu percepatan evakuasi dan distribusi logistik ke wilayah pedalaman. Namun, bantuan tersebut belum dapat masuk karena terkendala aturan yang dinilai belum menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
