NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, ia membahas berbagai persoalan dan peluang pembangunan perumahan dan permukiman, termasuk usulan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
Fahri hadir bersama sejumlah pejabat kementerian, seperti Sesditjen Perumahan Perdesaan dan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Sementara dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aznal Zahri, serta pimpinan SKPA lainnya.
Dalam laporannya, Muhammad Diwarsyah mengungkapkan bahwa meski pembangunan 140 ribu unit rumah bagi korban tsunami telah rampung dengan total anggaran lebih dari US$ 6,7 miliar, kebutuhan rumah layak huni di Aceh masih tinggi. Tahun ini, Pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit dari target 3.000 unit akibat keterbatasan anggaran. Selain masyarakat umum, kebutuhan perumahan juga mendesak bagi lebih dari 1.500 mantan kombatan.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menyampaikan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup fakir miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp204 miliar untuk pembangunan 2.000 unit rumah, dan telah memverifikasi 1.470 calon penerima.
Aznal juga mengusulkan tambahan pembangunan 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menekankan pentingnya rumah sebagai aset produktif yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan perlunya menjaga kualitas permukiman yang dibangun pascatsunami agar tidak menjadi kawasan kumuh. Renovasi dan penataan ulang tata ruang dinilai krusial.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” ujarnya.
Fahri juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan renovasi dua juta rumah tahun ini, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata tahunan sebelumnya yang hanya mencapai 140 ribu unit. Ia mendorong pemerintah daerah untuk siap menyerap anggaran renovasi sebanyak mungkin.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” katanya.
Selain itu, Fahri menekankan pentingnya renovasi kawasan, terutama di wilayah pesisir. Ia menyebut bahwa setiap usulan perbaikan kawasan dari pemerintah daerah harus disertai rencana teknis yang matang. Setiap kawasan yang disetujui akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp20 hingga Rp22 miliar.
“Kami siap mendukung. Tapi yang mengusulkan harus siap dengan rencana teknis yang matang. Setiap kawasan akan mendapat anggaran sekitar Rp20–22 miliar. Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir,” ucapnya.
Editor: Akil
