NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ruang Diskusi Publik (RDP) kembali menggelar forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) pada Minggu (15/6/2025), mengangkat tema yang sarat makna dan penuh semangat kebangsaan: “4 Pulau Bukan Sekadar Wilayah, tapi Ini Marwah Bangsa Aceh.”
Diskusi tersebut berlangsung di Warkop Kupi Aceh, kawasan Darussalam, Banda Aceh, dan menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, serta pengacara muda Aceh, Yulfan.
Kegiatan ini turut diramaikan oleh kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry (UINAR), Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG), dan perguruan tinggi lainnya.
Amatan Nukilan.id, Azhari Cage dalam paparannya menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat Aceh mengenai urgensi memperjuangkan kedaulatan atas empat pulau tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpecah belah ketika menyangkut marwah daerah.
“Kita boleh saja ribut sesama kita, baik itu dalam pemilu dan pilkada, itu kan tergantung kepada kepentingan politik. Tetapi kalau sudah menyangkut dengan marwah dan harga diri (Aceh) kita ini wajib bersatu,” ujar Azhari dengan nada tegas.
Menurutnya, semangat persatuan dalam memperjuangkan wilayah ini harus melampaui sekat politik dan kepentingan jangka pendek. Azhari menilai bahwa empat pulau tersebut bukan hanya soal batas teritorial, tetapi merupakan simbol kedaulatan dan identitas Aceh sebagai bangsa yang bermartabat.
Sementara itu, dari perspektif hukum, Yulfan menyoroti bagaimana akar permasalahan ini tidak semata-mata soal legalitas administratif atau dokumen hukum. Ia mengajak publik untuk melihat lebih dalam terkait niat dan motivasi di balik keputusan-keputusan pemerintah pusat.
“Masalah pulau ini bukan persoalan bagaimana kita memperdebatkan pasal administrasi dan bukti hukum. Tapi ini soal motivasi ataupun mens rea dari Mendagri,” terang Yulfan dalam diskusinya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa aspek psikologis dan niat kebijakan pemerintah pusat menjadi kunci untuk memahami dinamika sengketa wilayah ini secara utuh. Ia pun menekankan perlunya pengawalan publik yang kritis dan terorganisir terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan Aceh.
Ketua Panitia kegiatan, M. Ikram Alghifari, kepada Nukilan.id menyampaikan bahwa forum ini diinisiasi sebagai bentuk respons terhadap minimnya pemahaman generasi muda Aceh terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya yang menyangkut wilayah perbatasan.
“Karena banyak mahasiswa sekarang yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tau apa yang menjadi permasalahan sekarang,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Ubit ini berharap agar RDP tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi mampu berkembang menjadi ruang strategis untuk membangun gerakan kolektif yang konstruktif bagi masyarakat Aceh.
“Kami ingin membuat RDP ini menjadi salah satu wadah yang bisa menjadi satu langkah ke depan untuk masyarakat Aceh,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ubit juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta yang telah berkontribusi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Azhari Cage dan Kanda Yulfan dan tentu juga kawan-kawan yang berhadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.”
Dengan berlangsungnya diskusi ini, RDP berharap isu empat pulau sengketa tidak hanya menjadi wacana elit, melainkan mampu membuka kesadaran publik Aceh akan pentingnya menjaga marwah dan harga diri daerah dari ancaman pengikisan wilayah dan identitas. (XRQ)
Reporter: Akil
