NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, isu pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali menjadi alat politik sejumlah calon kepala daerah. Praktik ini pun menuai kritik keras dari kalangan akademisi.
Saddam Rassanjani, Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, yang juga kandidat PhD di bidang Kebijakan Sosial, menyebut bahwa janji pengangkatan ASN yang dilontarkan oleh para kandidat hanyalah “tipu muslihat” untuk meraih suara.
“Jelas sekali bahwa calon kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat ASN atau P3K. Janji-janji seperti ini hanyalah upaya untuk menipu masyarakat Gayo Lues agar memilih mereka,” tegas Saddam kepada Nukilan.id, Minggu (29/9/2024).
Saddam menekankan bahwa pengangkatan ASN sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ia menegaskan tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk melakukan intervensi dalam proses tersebut.
“Semua proses pengangkatan ASN diatur berdasarkan UU ASN. Tidak ada celah bagi kepala daerah untuk mengintervensi,” ujar Saddam.
Ia juga mengingatkan masyarakat Gayo Lues agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis dari para calon kepala daerah yang tidak memiliki dasar hukum.
“Jangan mau ditipu oleh calon kepala daerah. Jika sebelum menjabat saja mereka sudah berbohong, bagaimana nanti ketika sudah menjabat?” ujar Saddam dengan nada tegas.
Fenomena politisasi isu pengangkatan ASN ini memang bukan hal baru dalam setiap ajang Pilkada di Indonesia. Namun, di Gayo Lues, praktik ini semakin marak. Seorang pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku sering mendengar janji-janji serupa.
“Hampir setiap kampanye selalu ada janji pengangkatan. Tapi sampai sekarang ya tetap begini-begini saja,” keluhnya.
Komisioner Panwaslih Gayo Lues, Sulaiman, turut memberikan tanggapan tegas terkait isu tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas kandidat yang terbukti melakukan kampanye di luar jalur dan memberikan janji yang tidak berdasar.
“Kami akan berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues untuk memantau setiap pernyataan kampanye kandidat,” ujar Sulaiman.
Ia juga meminta para kandidat untuk tidak menebarkan isu yang tidak memiliki dasar dan hanya bersifat janji kosong semata. “Buatlah kampanye yang mencerdaskan masyarakat Gayo Lues, sehingga mereka memiliki kesadaran dalam bertindak dan memilih,” kata Sulaiman.
Sulaiman menambahkan bahwa jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kampanye secara terstruktur dan masif, Panwaslih berwenang merekomendasikan kepada KIP untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terlibat.
Di tengah polemik ini, Saddam Rassanjani mengajak masyarakat Gayo Lues untuk lebih cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin mereka pada Pilkada mendatang.
“Pilihlah pemimpin berdasarkan rekam jejak dan program kerja yang realistis, bukan karena janji-janji manis yang tidak memiliki dasar,” pungkasnya. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah
