Nukilan.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan surat edaran (SE) larangan mudik selama 6-17 Mei 2021. SE itu akan menjadi petunjuk teknis di lapangan nantinya.
“Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk kepolisian, TNI, pemda, Satgas covid-19, dan dinas perhubungan setempat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian,” kata Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, seperti dilansir cnnindonesia, Senin (19/4/2021).
Adita menjelaskan mobilitas masyarakat yang sifatnya masif, seperti mudik, seharusnya tidak dilakukan di tengah pandemi covid-19. Makanya, pemerintah kembali melarang mudik pada Lebaran tahun ini.
Menurutnya, Kemenhub akan melakukan pembatasan transportasi selama periode larangan mudik 6-17 Mei 2021. Pembatasan ini berlaku bagi semua moda transportasi, yakni darat, laut, kereta api, udara, dan kendaraan pribadi.
“Sesuai yang telah ditetapkan dalam SE Satgas Nomor 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas,” kata Adita.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik Lebaran 2021 Bagi ASN
Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan karena alasan tugas dinas, maka mereka harus membawa surat tugas dari perusahaan masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mengizinkan masyarakat yang memiliki urusan pribadi untuk bepergian dengan syarat ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.
Sejauh ini, Kemenhub masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar larangan mudik tahun ini bisa berjalan dengan baik.
Pasalnya, pemerintah menyadari bahwa ada kemungkinan masyarakat yang melakukan perjalanan lebih dulu sebelum masuk periode larangan mudik.
“kami situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas,” terang Adita.
Untuk kendaraan pribadi, sambung dia, nantinya akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik. Hal ini akan dikoordinasikan dengan pihak satgas setempat atau pemda.
Namun, Adita menyatakan pihaknya tak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar periode 6-17 Mei 2021. Meski begitu, ia berharap masyarakat sadar dan paham bahwa pembatasan pergerakan ini untuk kepentingan bersama.[]
