NUKILAN.id | Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAPAN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, menggelar kegiatan “Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)” sebagai langkah inovatif mempermudah akses pelayanan publik dan privat melalui teknologi digital.
Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD merupakan informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balik dalam aplikasi digital yang bisa diakses melalui smartphone.
Muhammad Rezqi, Ketua HIMAPAN, saat dihubungi Nukilan.id melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa acara ini merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRK Aceh).
“Kebetulan saya magang di dinas tersebut, jadi saya coba ajukan kegiatan jemput bola aktivasi IKD di FISIP, dan kegiatannya terbuka untuk umum,” kata Muhammad Rezqi kepada Nukilan.id, Senin (20/5/2024).
Muhammad Rizqi mengungkapkan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi layanan publik maupun privat hanya dengan menggunakan telepon genggam.
“IKD berbentuk aplikasi, dan dapat diunduh melalui Play Store dan App Store,” tambahnya.
Muhammad Rizqi menjelaskan, selain KTP-el, dalam IKD juga terdapat berbagai informasi penting seperti biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, serta dokumen lainnya seperti BPJS, NPWP, dan NIP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini memang program dari pusat yang memungkinkan berbagai dokumen yang sebelumnya harus diurus secara terpisah kini dapat diakses dalam satu aplikasi,” jelasnya.
Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Mahasiswa, dosen, dan sejumlah masyarakat umum tampak antusias mengikuti proses aktivasi IKD. Diharapkan, dengan adanya program ini, akses terhadap layanan kependudukan menjadi lebih efisien dan praktis.
Reporter: Akil Rahmatillah
