Nukilan.id – Dewan Perwakilan rakyat Aceh mengelar rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan penetapan rancangan qanun program legislasi aceh prioritas tahun 2022
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri menyampaikan bahwa di penghujung tahun 2022 ini, kita akan membahas dan menetapkan rancangan qanun aceh program legislasi aceh prioritas tahun 2022, untuk kita sepakati bersama. Sesuai dengan keputusan rapat badan musyawarah DPRA tanggal 26 desember 2022,
“DPRA telah menetapkan tertib acara dan kegiatan dalam sidang paripurna tahun 2022 dengan agenda penyampaian dan pembahasan 8 (delapan) rancangan qanun aceh inisiatif DPRA dan 4 (empat) rancangan Qanun Aceh prakarsa Pemerintah Aceh”. Kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri, dalam sidang Paripurna, di Gedung DPRA, Rabu (28/12/2022).
Adapun 8 rancangan qanun aceh insiatif dpr aceh dimaksud terdiri dari:
Kesatu, rancangan qanun aceh tentang perubahan atas qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, komisi i dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 158/kom-i/xii/2-22 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini, telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri.
Kedua, rancangan qanun aceh tentang pertambangan minyak dan gas alam rakyat aceh, komisi iii dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat 146/kom.iii/xii/2022 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri.
Ketiga, rancangan qanun aceh tentang perubahan atas qanun aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan, komisi v dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat 210/xii/kom-v/2022 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri.
Keempat, rancangan qanun aceh tentang majelis pendidikan aceh, komisi vi dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya untuk penyempurnaan terkait dengan hasil fasilitasi kementerian dalam negeri, serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 080/kom-vi/xii/2022 tanggal 26 desember 2022.
Kelima, rancangan qanun aceh tentang bahasa aceh, komisi vi dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya untuk penyempurnaan terkait dengan hasil fasilitasi kementerian dalam negeri, serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 080/kom-vi/xii/2022 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri.
Keenam, rancangan qanun aceh tentang hak sipil dan hak politik rakyat aceh, badan legislasi dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya dan telah diajukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri. Hasil fasilitasi kementerian dalam negeri menyatakan bahwa materi muatan rancangan qanun ini sudah cukup jelas diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dan undang-undang nomr 39 tahun 1999 tersebut tidak mendelegasikan peraturan pelaksanaan perlindungan ham dalam peraturan daerah. Sehingga pemerintah aceh cukup mempedomani peraturan perundang-undangan dimaksud.
Qanun ini telah disampaikan kepada kami oleh badan legislasi dpr aceh melalui suratnya nomor 112/banleg/dpra/xii/2022 tanggal 26 desember 2022.
Ketujuh, rancangan qanun aceh tentang tata niaga komoditas aceh, pansus tnka dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya untuk penyempurnaan terkait dengan hasil fasilitasi kementerian dalam negeri serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 29/pan-tnka/xii/2022 tanggal 26 desember 2022.
Kedelapan, rancangan qanun aceh tentang perubahan ketiga atas qanun aceh nomor 8 tahun tentang lembaga wali nanggroe, pansus wali nanggroe dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 28/pansus-lwn/xii/2022 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri.
Adapun 4 rancangan qanun aceh prakarsa pemerintah aceh dimaksud terdiri dari:
Kesatu, rancangan qanun aceh tentang penyelenggaraan perpustakaan, badan legislasi dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya untuk penyempurnaan terkait dengan hasil fasilitasi kementerian dalam negeri serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 112/banleg/dpra/xii/2022 tanggal 26 desember 2022.
Kedua, rancangan qanun aceh tentang cadangan pangan, komisi ii dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya untuk penyempurnaan terkait dengan hasil fasilitasi kementerian dalam negeri serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 35/kom-ii/xii/2022 tanggal 26 desember 202.
Ketiga, rancangan qanun aceh tentang pertanahan, komisi i dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 158/kom-i/xii/2-22 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda tahun 2021 ke kementerian dalam negeri.
Keempat, rancangan qanun aceh tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komisi iv dpr aceh bersama tim pemerintah aceh telah menyelesaikan pembahasannya serta telah disampaikan kepada kami melalui surat nomor 168/komisi iv/xii/2022 tanggal 26 desember 2022. Qanun ini juga telah dilakukan fasilitasi melalui e-perda ke kementerian dalam negeri. [Hadiansyah]
