Nukilan.id – Kantor Partai Aceh sejak kemarin pagi Jum’at 2 Desember 2022 di kepung oleh sejumlah pihak kepolisian dengan bersenjata lengkap, mereka merupakan gabungan dari Polda Aceh, Polresta Banda Aceh dan Polsek Lueng Bata serta ditambah puluhan personel satpol PP Aceh.
Sampai saat ini tidak ada keterangan yang jelas terkait penyebab pengepungan tersebut, informasi yang di berikan oleh para petugas juga kabur, mereka hanya menunjukkan sekilas surat tugas dari Polda Aceh tentang penugasan mereka tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Dan juga surat tugas tersebut tidak diberikan pertinggal untuk pihak Partai Aceh, begitu juga surat pemberitahuan tidak ada sama sekali, Banda Aceh, Sabtu (3/12/2022).
Menurut keterangan salah satu aparat yg bertugas tersebut, mereka akan mengepung kantor Partai Aceh dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember di semua sisi kantor baik depan samping maupun belakang kantor,” kata Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri dalam Keterangan Tertulisnya Kepada KSINews di Banda Aceh, Sabtu, (3/12/2022).
Jubir Partai Aceh mengatakan, kami dari pengurus Partai Aceh tentunya sangat keberatan dengan tindakan pengepungan yang tidak berdasar ini, karena terkesan sangat arogan dan sangat militeristik, apalagi Partai Aceh adalah sebuah lembaga politik yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan telah masuk dalam pemerintahan Indonesia secara resmi.
“Kami sangat menyesalkan tindakan sewenang-wenang ini karena dapat menghambat kinerja Partai Aceh yang merupakan lembaga publik dimana setiap harinya sangat banyak masyarakat yang datang kekantor Partai Aceh dengan berbagai keperluan dan kini masyarakat menjadi ketakutan untuk datang ke kantor PA karena ada aparat yang bersenjata,” ucap Nurzahri.
Seharusnya, kata dia – Nurzahri, setelah 17 Tahun perdamaian, pola-pola militeristik dengan pendekatan bersenjata tidak lagi menjadi pilihan pihak kepolisian dalam melakukan tindakan terkecuali dalam kasus-kasus kriminal, sepertinya gaung reformasi polri yg di dengungkan oleh Kapolri semenjak mencuatnya kasus “Sambo” hanya merupakan jargon semata, faktanya, dilapangan terutama di Aceh, jargon reformasi polisi yang lebih humanis tidak dilaksanakan sama sekali.
Untuk itu, kami berharap Kapolri bisa mengevaluasi kinerja Polda Aceh dan menempatkan sosok-sosok yang lebih humanis sehingga kesan Aceh sebagai daerah yang telah damai dapat benar-benar terwujut agar kita dapat membangun Aceh demi kesejahteraan Rakyat,” tuturnya. [Hadiansyah]
