Nukilan.id – Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fikom) Universitas Esa Unggul, Erman Anom, M.M Ph. D, mengatakan Konteks Demokrasi di Aceh tidak punya Arah, padahal Aceh sudah mempunyai lex specialis, kekhususan hukum sendiri yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
“Tapi persoalannya elit-elit Aceh tidak mampu melakukannya, dan perlu di pertanyakan kenapa,” kata Erman Anom kepada nukilan.id usai acara Seminar Nasional Refleksi Demokrasi Pasca Reformasi di Banda Aceh, Kamis (2/12/2021).
Dalam konteks Indonesia, kenapa demokrasi tidak dapat di bentuk karena perkembangan demokrasi sejak tahun 1945 sampai 2021 ini naik turun. Ini juga bisa disebabkan landasan nilai filosofinya tidak jelas. Dan kita bangsa indonesai belum sepakat untuk menggunakan ideologinya apa.
Karena idelogi adalah sebuah nilai untuk mengatur kehidupan dan sampai hari ini kita masih di indonesia masih tarik ulur sampai sekarang,” ucapnya.
“Hari ini kita jelas berpedoman pada ideologi Pancasila, dengan melihat orang yang berkuasa sekarang ini, tidak tahu terjemahannya. ini disebabkan karena tidak konsitennya landasan ideologi sehingga demokrasi tidak mempunyai arah,”kata Erman Anom.
Ketika ada wewenang tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan, karena menurut saya,”roh tauhid nya tidak ada, sehinga tidak bermamfaat bagi kemaslahatan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, akhirnya kemiskinan masih banyak di Aceh dan sikap mengemispun dari elit politik, masyarakat, masih juga banyak juga itu semua di akibatkan roh tauhidnya yang menipis.
Dan yang harus dilakukan hari ini adalah kembali ke roh tauhid, yang berlandaskan al-quran dan hadist agar menjadi konsisten untuk bernegara dan bermasyarakat,” tuturnya.
Reporter: Hadiansyah
