Thursday, 19 November 2026 Banda Aceh 28°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Hukum

Kuasa Hukum Sebut Proses Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Abaikan Prosedur Hukum

Kuasa Hukum Sebut Proses Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Abaikan Prosedur Hukum

NUKILAN.ID | NAGAN RAYA — Tim kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan menyoroti prosedur pemberhentian tetap kliennya dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya. Mereka menilai terdapat persoalan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum.

Kuasa hukum Rizki Ramadhan, Bahrul Ulum, S.H., M.H., didampingi Raja Inal Manurung, S.H., mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan DPRK Nagan Raya yang menyetujui pemberhentian tetap kliennya.

Meski demikian, Bahrul menegaskan bahwa proses penegakan etik harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik.

Ia merujuk Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya yang mengatur tata cara etik. Namun, pihaknya mempertanyakan keberadaan aturan khusus mengenai tata beracara kode etik sebagai pedoman teknis pelaksanaan ketentuan tersebut.

Menurut Bahrul, aturan teknis diperlukan agar setiap tahapan pemeriksaan dan penegakan etik memiliki mekanisme yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Yang kami sayangkan, proses politik ini dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, ada prosedur yang dilanggar,” tegas Bahrul.

Ia menilai, persoalan pemberhentian tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari keputusan akhir yang dihasilkan DPRK. Proses dan tahapan yang mendahului pengambilan keputusan juga perlu diperiksa untuk memastikan seluruh mekanisme telah sesuai dengan aturan.

Bahrul menambahkan, kewenangan politik yang dimiliki lembaga legislatif tetap memiliki batas dan harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, tim kuasa hukum menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi hal penting dalam setiap proses penegakan etik di lingkungan lembaga legislatif. []