NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama jajaran Polresta berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 28 hari. Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 61 ton solar bersubsidi.
Selain BBM, polisi turut menyita 30 kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan dalam aktivitas penyelewengan tersebut.
Pengungkapan ini dilakukan sebagai upaya kepolisian memberantas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang berdampak pada kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Aceh.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, memaparkan hasil pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026). Ia menyebutkan, para pelaku menjalankan sejumlah modus untuk mendapatkan solar bersubsidi dan menjualnya kembali secara ilegal.
Cara yang digunakan di antaranya membeli solar berulang kali di beberapa SPBU dengan memanfaatkan barcode berbeda, memodifikasi kendaraan menggunakan tangki tambahan, mencampurkan BBM industri dengan solar bersubsidi untuk dipasarkan kembali, hingga menimbun BBM dan menjualnya dengan harga melebihi ketentuan.
“Modus-modus tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan ketentuan hukum,” kata Ruddi.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar.
Ruddi mengatakan, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga menghambat distribusi energi dan merugikan masyarakat. Ia berharap kendaraan yang digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut dapat disita dan dirampas oleh negara sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera.
“Kendaraan yang telah dimodifikasi ini harus dirampas oleh negara sehingga memberikan efek jera supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Di sisi lain, Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, mengungkapkan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak pengelola maupun manajer SPBU dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Polda Aceh juga telah mengirimkan surat kepada Pertamina untuk meminta tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diminta mencakup pemberian peringatan hingga pencabutan izin operasional.
“Saya mohon ketegasan dari Pertamina untuk memberikan peringatan pertama, hingga pencabutan izin operasi SPBU kepada SPBU yang nakal,” ujar Wahyudi.
Polda Aceh turut mengingatkan pengelola SPBU, pelaku usaha, serta masyarakat agar mematuhi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Hal tersebut diperlukan agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





