NUKILAN.ID | JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Sorotan tersebut muncul setelah ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total nilai Rp14,7 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
ICW menyebut hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik perlu mendapat perhatian, terutama karena sebagian kontrak berlangsung setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus presiden.
“Belanja ini semakin bermasalah mengingat figur populer tersebut memegang jabatan publik,” demikian pernyataan ICW, dikutip Nukilan, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari laporan Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia yang didirikan pada 15 April 2020 tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Raffi Ahmad kemudian dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Setelah pelantikan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar pada 2025 hingga 2026.
“Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama,” tulis ICW.
Selain persoalan kepemilikan, ICW juga menyoroti mekanisme pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.
Menurut ICW, empat paket pengadaan penayangan konten oleh Kemendikbudristek pada 2024 secara langsung mencantumkan nama akun media sosial tertentu, yakni YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik pemerintah.
“Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis,” demikian pernyataan ICW.
ICW menilai penggunaan katalog elektronik tidak secara otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif apabila spesifikasi pekerjaan telah mengarah pada penyedia tertentu.
Organisasi antikorupsi tersebut turut mempertanyakan dasar penetapan harga pengadaan, terutama tiga paket KKP yang memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait persaingan usaha, spesifikasi pengadaan, dan kewajaran harga.
Selain itu, ICW mendesak Presiden Prabowo Subianto mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
ICW juga meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah.
“Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” demikian salah satu tuntutan ICW. []
Reporter: Sammy
